Pemerintah Akan Sertifikasi Produk Dalam Negeri yang Banyak Gunakan TKDN

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat konferensi pers terkait hasil Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Pemerintah berniat memberikan sertifikasi produk dalam negeri. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan sertifikasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan ke produk lokal.

Meski begitu, Suharso memastikan tidak semua produk bisa diberikan sertifikasi. Ia menyebut untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut adalah yang banyak menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Namun, Suharso belum mendetailkan berapa persen TKDN yang disyaratkan untuk mendapatkan sertifikasi.

"Ada kepemihakan pada produk dalam negeri, dan dalam hal produk dalam negeri yang diinginkan produk dalam negeri yang benar-benar TKDN tinggi, bukan barang impor hanya diganti bungkusnya. Misalnya dengan satu persen, dua persen lalu dibilang produk dalam negeri. Ini nanti akan ada sertifikasi produk dalam negeri," kata Suharso usai Ratas Percepatan Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa, Kamis (25/8).

Suharso mengakui pemberian sertifikasi tersebut sebenarnya terlambat diterapkan di Indonesia. Namun, proses tersebut harus tetap dilakukan. Apalagi, kata Suharso, saat ini sudah banyak produk yang masuk di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

com-Ilustrasi pekerja memasang label pada produk baju. Hanya dengan menguasai pasar dalam negeri, industri TPT lokal dapat meningkatkan nilai ekspornya. Foto: Odua Images/Shutterstock

"Kita telah melakukan lompatan yang luar biasa di mana kalau pada waktu lalu hanya baru 50 ribu-an produk masuk LKPP, sekarang sudah 600.000 lebih, target tahun ini 1 juta, tahun depan 2 juta," ujar Suharso.

Suharso memastikan pemerintah akan mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ia menyampaikan pesan Presiden Jokowi kalau setiap perkembangan produk tidak boleh meninggalkan UMKM, termasuk dari segi pengadaan.

"Pengarahan Bapak Presiden jangan sampai dalam rangka konteks pengadaan ini kemudian pengusaha UMKM dan koperasi tertinggal, yang menang hanya karena keluarganya itu perusahaan yang besar," tutur Suharso.