Pemerintah Akui Perluasan Penerima Bansos Sempat Terhambat Corona

Relawan bergotong royong mengangkat paket sembako bantuan di Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Moch Asim

The SMERU Research Institute menemukan proses verifikasi perluasan penerima program PKH dan sembako kurang maksimal. Validasi data penerima bansos yang dilakukan dianggap hanya sebagai formalitas saja.

Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kemenko PMK, Herbin Manihuruk, mengakui proses pendataan di awal memang sedikit mengalami kendala karena pandemi virus corona atau COVID-19. Dalam kondisi itu, pihaknya diharuskan segera menyalurkan bantuan.

“Terkait data tidak dilakukan sebagaimana mestinya ketika khususnya PKH dengan kondisi wabah COVID di awal-awal belum banyak diketahui protokol kesehatan mencegah COVID-19. Sehingga tidak diambil risiko menerjunkan pendamping pada awal April,” kata Herbin saat diskusi yang digelar SMERU secara virtual, Jumat (17/7).

Untuk itu, data yang digunakan sebagai penerima perluasan PKH dan sembako menggunakan data yang sudah ada. Setelah itu, para pendamping sudah mendapatkan data perluasan lagi dari ketua kelompok.

Sehingga di penyaluran berikutnya sudah dilakukan verifikasi lagi. Masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak menerima PKH dan sembako bisa mendapatkan haknya.

“Tetapi penyaluran kedua ini sudah dilakukan verifikasi karena awal kita mau cepat dan situasi tidak memungkinkan untuk pendamping ke lapangan,” ujar Herbin.

Suasana saat penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5). Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Selain itu, Herbin menjelaskan, masyarakat yang tidak lolos verifikasi PKH atau sembako juga tidak dibiarkan begitu saja. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai stimulus atau bantuan sosial.

“Jadi memang sinergitas pemberian program sosial ini yang di-mapping ini bersama-sama dalam rangka perlindungan sosial. Tidak hanya bisa melihat dari sisi sembako dan PKH saja tapi juga program lainnya seperti bansos tunai dan BLT Dana Desa,” tutur Herbin.

Sebagai catatan, kajian SMERU ini dilakukan di 5 kabupaten atau kota yang dipilih berdasarkan jumlah kasus pandemi yaitu di Kota Jakarta Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Badung, dan Kota Kupang. Informan berasal dari tingkat kabupaten atau kota sampai masyarakat.

Studi tersebut dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara via telepon. Pelaksanaan dilakukan dari rentang akhir April sampai pertengahan Mei 2020.