Pemerintah Bidik Potensi Ekonomi Bali Selain dari Sektor Pariwisata

Upacara Odolan di Desa Panglipuran, Bangli, Bali. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Pemerintah memastikan akan terus menggali potensi perekonomian daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Seperti Provinsi Bali misalnya, selain pariwisata, juga bisa didorong kerajinan tangan dan UMKM hingga tembus pasar ekspor.

”Bali memiliki masalah fundamental, yakni terlalu bergantung pada sektor pariwisata sehingga rentan guncangan,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasari dalam keterangannya, Kamis (18/8).

Dia melanjutkan, Bali saat ini juga menjadi contoh provinsi yang melakukan pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali juga menyatakan tengah membidik upaya diversifikasi ekonomi, di antaranya dengan mengembangkan sektor industri berbasis keunggulan lokal sebagai upaya melengkapi sektor pariwisata.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita melalui mengatakan, sektor ekonomi kreatif di Bali berpotensi untuk berkembang pesat dan memiliki nilai tambah. "Kemenperin memberikan dukungan pengembangan ekonomi kreatif di Bali dengan membangun Bali Creative Industry Center (BCIC) sebagai wadah membangun ekosistem industri kreatif," jelasnya.

Sementara itu, Tim Pengajar Hukum Adat FHUI Sofyan Pulungan mengatakan, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi pendapatan ekonomi terbesar bagi perekonomian Desa Adat Penglipuran selama ini. Sektor pariwisata yang dikelola secara langsung melalui Badan Pengelola Desa Wisata Penglipuran dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa adat.

"Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Desa Adat Penglipuran tetap dilestarikan, namun menggali potensi ekonomi desa lainnya merupakan suatu bagian ikhtiar mengambil hikmah dan makna dari peristiwa pandemi COVID-19," kata dia.

Ia menyebut, berkurangnya pendapatan dari sektor pariwisata telah berdampak secara langsung bagi ekonomi rumah tangga secara signifikan. Ibu-ibu di Desa Adat Penglipuran terpaksa menunda pengeluaran rumah tangga di luar untuk biaya konsumsi, termasuk mencari penghasilan tambahan dari sektor lain.

Sofyan menyatakan, sejarah hukum adat Bali, sebenarnya jati diri masyarakat Bali sangat dekat dengan budaya pertanian. Budaya pertanian ini tercermin dalam filosofi kehidupan krama Bali Tri Hita Karana yang sejalan dengan tatanan musim layaknya siklus pertanian. 

"Oleh karena itu, pertanian di Bali sudah menjadi pencaharian utama jauh sebelum berkembangnya sektor pariwisata. Kami menyarankan agar Desa Adat Penglipuran juga mengembangkan sektor pertanian yang nantinya bisa disandingkan dengan sektor pariwisata," ungkapnya.

Sofyan melihat ada potensi ekonomi Desa Adat Penglipuran di sektor pertanian yang bisa dikembangkan karena iklim dan kesuburan tanah yang sangat baik. Selain itu, kebun bambu yang sangat luas di Desa Adat Penglipuran bisa dikelola menjadi berbagai produk kerajinan.

"Pengembangan sektor pertanian ini diharapkan menjadi penopang ekonomi Desa Adat Penglipuran bila kondisi seperti pandemi terjadi kembali," lanjut dia.

Ketua Desa Adat Penglipuran I Wayan Budiarta menyambut, baik kegiatan pengabdian masyarakat oleh Tim Pengajar Hukum Adat FHUI. Ia juga sepakat, upaya untuk menggali potensi ekonomi Desa Adat Penglipuran di luar sektor pariwisata dalam rangka penguatan ekonomi Desa Adat Penglipuran.

"Selama pandemi kami juga telah mengembangkan kebun bunga dan tanaman hias dengan nama Gesing Sari Nursery. Kebun bunga ini tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal namun juga memberikan pendapat baru bagi Desa Adat Penglipuran," tambahnya.