Pemerintah Dahulukan Kesehatan atau Ekonomi? Ini Jawaban Sri Mulyani

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat melantik Kepala BKF dan Dirut LMAN. Foto: Dok. Kemenkeu RI

Pemerintah bersiap menerapkan skenario new normal atau kenormalan baru kepada masyarakat. Industri, mal, dan fasilitas umum publik akan dibuka.

Rencana ini dinilai publik sebagai tindakan nekat karena kurva penyebaran virus corona masih tinggi. Pemerintah pun dianggap lebih mengutamakan ekonomi daripada kesehatan rakyatnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah anggapan tersebut. Menurut dia, ekonomi dan kesehatan sama pentingnya dan harus berjalan bersama.

"Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar," kata dia di akun Instagram miliknya, dikutip kumparan, Minggu (31/5).

Kata dia sejak Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa.

Sri Mulyani membeberkan, percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan COVID-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium pada Maret. Hingga kini, lab telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Pemerintah mengikuti standar WHO dalam melakukan pelonggaran PSBB yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB. Berdasarkan zonasi, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau (daerah yang terkena COVID-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan) sehingga tidak mestinya diatur sebagaimana zona merah.

"Dengan mitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua, maka pemerintah harus menyiapkan protokol normal baru (new normal)," lanjutnya.

Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta tempat publik lainnya. Saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protokol tersebut. TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik.

"Saya mengajak netizen semua untuk jangan pernah berkompromi terhadap protokol kesehatan. Ayo disiplin jaga kesehatanmu dan orang-orang yang disayangi dengan terus waspada dan melaksanakan protokol kesehatan," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.