Pemerintah Dinilai Lambat Serap Anggaran, Begini Respons Wamenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Komisi XI DPR menyoroti lambatnya proses penyerapan anggaran APBN yang dilakukan pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menganggap selama ini penyerapan anggaran hanya dipercepat pada saat masuk akhir tahun atau di kuartal IV.

“Kita juga sempat mencermati tentang pola penyerapan anggaran ini rata-rata kesibukannya di kuartal ke IV. Lambatnya di kuartal I, II, dan III. Ini terjadi di beberapa tahun terakhir,” kata Anis saat rapat Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani, Rabu (22/9).

Anis meminta penjelasan dari Kemenkeu mengenai kondisi proses serapan tersebut. Harapannya tentu sudah ada langkah pasti agar serapan anggaran bisa maksimal.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan sudah ada langkah yang dilakukan agar penyerapan anggaran tidak hanya dikebut di kuartal IV saja.

“Ada beberapa cara dari kita, pertama penyelesaian dari peraturan operasional atas APBN yang kita upayakan selesai sebelum tahun anggarannya. Perpres harus selesai di sekitar November,” ujar Suahasil.

“DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) juga sudah selesai, pra lelang kalau dimungkinkan pra lelang juga bisa dilakukan,” tambahnya.

Suahasil merasa dalam 2 tahun terakhir ini kondisi APBN cukup dinamis. Ia memastikan penyerapan anggaran akan terus didorong percepatannya khususnya di kuartal II dan III. Apalagi, kata Suahasil, sudah ada sistem yang dimiliki Kemenkeu untuk memantau penggunaan anggaran.

“Ada indeks yang kita buat untuk memantau pelaksanaan anggaran termasuk berapa kali dia revisi anggaran, berapa kali revisi permintaan anggarannya. Ini detail sekali, tapi kita melakukan itu,” tutur Suahasil.