Pemerintah Dorong UMKM Terlibat Pengadaan Barang dan Jasa

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto: Dok. MenKopUKM

Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah ini sebagai upaya pengembangan dan peningkatan produk UMKM di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengaku telah bertemu dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto hari ini (17/6).

Teten berharap belanja kementerian dan lembaga sekitar Rp 700 triliun, dapat memprioritaskan produk UMKM. Untuk itu, pihaknya bersama LKPP menyiapkan UMKM masuk ke dalam sistem LKPP.

"Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja Kementerian atau Lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja sekitar Rp 700 triliun bisa dimaksimalkan untuk diarahkan pada produk UKM," ujar Teten Masduki dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor LKPP, Jakarta dalam keterangan resmi yang diterima kumparan, Rabu (17/6).

Menurut Teten, langkah ini penting untuk memulihkan perekonomian dengan melibatkan UMKM di tengah pandemi corona. Berdasarkan data, jumlah pelaku UMKM naik 36 persen di e-commerce atau platform digital.

"Saya minta kepada Pak Roni supaya ada halaman khusus (di platform LKPP). Hal ini disambut luar biasa oleh presiden, yang juga meminta saya untuk memantau market," katanya.

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan, sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian dan Lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri. Selain itu, perpres tersebut mewajibkan memprioritaskan pengadaan untuk usaha kecil.

"Semua wajib membeli produk dalam negeri, kalau sudah tersedia. Spesifikasi standar boleh impor, selama produk dalam negeri tidak mencukupi atau belum ada. Kedua, mewajibkan mencadangkan untuk usaha kecil, dan rata-rata diberikan semacam rangsangan, sehingga kementerian dan lembaga daerah mencadangkan pengadaan itu untuk usaha kecil," ujar Roni.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto: Dok. MenKopUKM

Menurut dia, LKPP akan menyiapkan perangkat untuk pengadaan, memudahkan berinteraksi dengan penyedia, dan mengedukasi masyarakat bahwa produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pihaknya optimistis UMKM akan bangkit.

"Kami bertemu Pak Teten, karena Menkop UKM berada di depan membantu UMKM memenuhi standar, meningkatkan produk dan kemampuan memasarkan, tidak harus mereka yang jualan. Kami siapkan perangkat pengadaannya dan memudahkan berinteraksi dengan pihak penyedia," katanya.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria Simanungkalit, menjelaskan Kemenkop UKM akan mempersiapkan UMKM agar siap dengan produk dan standardisasi. Bahkan, pekan depan akan diuji coba aplikasi belanja langsung di bawah Rp 200 juta.

"UMKM harus siap dengan digitalisasi UKM. Kita akan uji coba untuk aplikasi belanja langsung di bawah Rp 200 juta," tegasnya.