Pemerintah Guyur Rp 150 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi, RI Selamat dari Resesi?

Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin di Kementerian BUMN. Foto: Dok. Kementerian BUMN

Indonesia tengah di ambang resesi. Adapun resesi merupakan pertumbuhan ekonomi minus dalam dua kuartal berturut-turut.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020 berada di kisaran minus 1 persen hingga minus 2,9 persen.

Namun demikian, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin enggan menjelaskan tentang Indonesia yang terancam jatuh kejurang resesi.

Dia pun membeberkan, penyaluran dana bantuan PEN sebesar Rp 150 triliun hingga kuartal III 2020 akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

"Ya kami sudah berhasil menyalurkan Rp 150 triliun kuartal III, kalau menurut temen-temen ahli ekonomi fiskal, penyaluran tersebut akan berdampak multiplier 2,1 kali. Jadi seharusnya bisa memberikan dampak dampak ke GDP itu Rp 300 triliun karena dua kali dari 150 triliun," ungkapnya saat konferensi pers update penyaluran dana PEN secara virtual, Rabu (21/10).

Selain itu, ia juga enggan mengomentari spekulasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III karena belum ada hasil laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Angka kuartal III belum keluar, jadi saya tidak mau berspekulasi apakah masuk resesi atau tidak saya kira tunggu hasil BPS," jelasnya.

Warga beraktivitas di rumahnya berlatar belakang hunian bertingkat di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (9/5/2020). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Sementara itu, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih minim hingga pertengahan Oktober 2020. Realisasi dana PEN baru terserap Rp 344,11 triliun atau setara 49,5 persen dari pagu anggaran tahun ini Rp 695,2 triliun.

Secara rinci, realisasi anggaran PEN di sektor kesehatan mencapai Rp 27,59 triliun, atau ada kenaikan Rp 5,66 triliun dari bulan sebelumnya. Realisasi kesehatan ini baru mencapai 31,53 persen dari pagu Rp 87,5 triliun.

Selanjutnya, dana yang dialokasikan ke perlindungan sosial menjadi Rp 167,08 triliun, naik Rp 10,06 triliun dari bulan sebelumnya. Perlindungan sosial telah terserap 81,9 persen dari pagu Rp 203,9 triliun.

Untuk program sektoral kementerian/lembaga dan Pemda naik Rp 1,39 triliun, sehingga realisasinya Rp 28 triliun atau terserap 26 persen dari pagu. Insentif usaha naik Rp 1,61 triliun menjadi Rp 29,68 triliun atau terserap 24,6 persen dari pagu Rp 120,61 triliun.

Selanjutnya untuk program dukungan UMKM tercatat sudah tersalurkan Rp 91,77 triliun atau terserap 74,3 persen dari pagu Rp 123,46 triliun.

Sementara itu, pembiayaan korporasi masih nihil dari pagu Rp 53,57 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut untuk program pembiayaan korporasi masih membutuhkan waktu yang tepat untuk penyerapannya.

"Akselerasinya program PEN sangat terlihat dari berbagai bidang. Diharapkan masyarakat ini bisa diterima langsung manfaatnya. Untuk pembiayaan korporasi masih butuh waktu untuk penyerapannya,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (19/10)