Pemerintah Lobi India Soal Pajak Tinggi Bea Masuk CPO

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: Garin Gustavian/kumparan)

Pemerintah merespons langkah India yang menaikkan bea masuk bagi impor Crude Palm Oil (CPO) sebesar 44% dan turunannya sebesar 54%. Kenaikan bea masuk impor ini sangat memukul pebisnis kelapa sawit asal Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hal ini sedang dibicarakan antar kementerian. Adapun pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk berbicara dengan pemerintah India.

“Kami sedang mencoba sebenarnya. Kami minta Menteri Perdagangan bicara dulu. Jadi, sama-sama negara emerging ngomong dulu lah,” kata Darmin di kantornya, Jumat (16/3).

Darmin mengatakan, selama ini surplus perdagangan Indonesia ke India dan Pakistan cukup besar. India juga kerap meminta komoditasnya masuk ke Indonesia.

Pekerja memuat kelapa sawit ke dalam truk (Foto: AFP PHOTO / ADEK BERRY)

“Mereka memang selalu ingatkan. Impor lah daging, terus kita impor. Karena memang kita surplusnya besar banget di sana. Habis itu impor lah beras,” jelas Darmin.

Menurut data Kementerian Perdagangan, ekspor nonmigas tahun lalu ke India tercatat sebesar USD 13,94 miliar. Sementara impor nonmigas sebesar USD 3,7 miliar. Dengan demikian, Indonesia mengalami suprlus perdagangan dengan India sebesar USD 10,24 miliar.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut, ekspor CPO Indonesia selama tahun lalu sekitar 31 juta ton, ekspor CPO ke India merupakan yang tertinggi yakni 7,6 juta ton.

Kenaikan bea masuk ini bukan yang pertama dilakukan oleh India. Sebelumnya pada tahun 2017, India telah menaikkan bea masuk CPO dan produk olahannya hingga dua kali lipat. Di tahun lalu juga India menaikkan tarif impor CPO menjadi sebesar 15% dan produk olahannya 25%.