Pemerintah Minta Industri Logistik Bantu Ekspor Produk Halal UMKM

Pekerja melakukan bongkar muat peti kemas di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pemerintah meminta industri logistik juga turut membantu ekspor produk halal UMKM. Hal ini demi mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.

Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim mengatakan, diperlukan ekosistem terintegrasi yang meliputi suprastruktur, infrastruktur, dan model bisnis yang dapat mengakselerasi industri halal dan produk halal sebagai keunggulan kompetitif (competitive advantage) Indonesia.

“Dengan Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar, posisi tawar untuk pengembangan industri halal semakin kuat sebagai competitive advantage dan juga bagian dari political trade (politik perdagangan) internasional,”ujar Lukmanul dalam Focus Group Discussion (FGD) Series Global Halal Hub, Jumat (26/11).

Dia melanjutkan, untuk mendukung hal tersebut juga perlu political will dari semua pemangku kepentingan serta menangkap peluang ekonomi industri halal dunia yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah juga fokus mendukung infrastruktur Kawasan Industri Halal (KIH) dan infrastruktur pendukungnya termasuk logistik halal, transportasi, hingga pelabuhan halal (halal port).

“Halal port sudah dimiliki negara-negara lain seperti Malaysia, Belanda, Brasil dan lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha Tjahjagama mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung logistik UMKM, termasuk UMKM produk halal. Selama pandemi COVID-19, katanya, memang terjadi permasalahan dalam logistik, khususnya ketersediaan kontainer yang mengganggu lalu lintas perdagangan khususnya ekspor dan juga menimbulkan biaya tinggi.

“Bapak Menhub meminta kepada MLO (Main Line Operator) bahwa 15 persen kontainer harus stay di Indonesia,” jelasnya.

Arif menyebutkan, saat ini terdapat subsidi biaya pengiriman untuk ekspor kepada pelaku UMKM melalui cargo consolidator dan subdisi jasa pelabuhan.

Direktur Utama Djakarta Llyod, Suyoto, menyatakan siap berkolaborasi dalam ekosistem untuk mendorong UMKM halal dengan pelayanan pelayaran, baik di dalam negeri maupun pengiriman barang ke luar negeri.

"Di dalam negeri, Djakarta Llyod mengelola Tol Laut yang mengemban program pemerintah. UMKM yang menggunakan tol laut mendapatkan diskon tariff 50-60 persen,” ujarnya.

Selain itu, Direktur Pos Indonesia Siti Choiriana mengatakan siap membantu ekspor produk halal UMKM. Menurutnya, Pos Indonesia memiliki jaringan hingga pelosok negeri, siap melayani logistik UMKM, termasuk UMKM halal, secara terintegrasi.

“Pos Indonesia memiliki warehouse, kargo, sampai sistem pembayaran bagi UMKM," tambahnya.