Pemerintah Pede Indonesia Jadi Negara Maju 2045, Bagaimana Caranya?

14 Desember 2021 10:59 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS
ADVERTISEMENT
Pemerintah berangan-angan Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap sebelum 2045. Pada tahun itu, nantinya Indonesia diharapkan sudah menjadi bagian dari negara maju.
ADVERTISEMENT
Pandemi COVID-19 membikin jalan menuju negara maju kian terjal. Alih-alih naik kelas, Indonesia malah turun dari status negara berpendapatan menengah ke atas yang baru disandang pada 2019. Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah pada 2020.
Meski demikian, pemerintah masih cukup optimistis visi Indonesia emas 2045 itu masih bisa kesampaian. Optimisme ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suryo Utomo.
"Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi bangsa yang terus meningkat secara positif, pemerintah Indonesia tetap optimis dapat mencapai target jangka panjang," ujar Suryo dalam webinar bertajuk Innovative Infrastructure Financing Through Value Capture in Indonesia, Selasa (14/12).
"Perekonomian Indonesia bisa keluar dari middle income trap dan mencapai modul Indonesia atau Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Keyakinan tersebut, lanjutnya, juga didukung oleh bonus demografi yang bakal diperoleh Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Di mana sejak 2020, 25 persen penduduk berusia 24 sampai 39 tahun, serta 27 persen di kisaran 8 sampai 23 tahun.
Kendati optimistis, pemerintah juga menyadari berbagai tantangan buat mewujudkan visi tersebut. Soal utama adalah kebutuhan belanja infrastruktur yang tentunya bakal melonjak.
"Target kebutuhan infrastruktur itu hingga Rp 6.421 triliun. APBN diproyeksikan hanya mencakup 37 persen dari total investasi, sehingga mendorong kita untuk mencari alternatif skema pembiayaan mencapai target infrastruktur pada tahun 2024," ujarnya.
Alternatif pembiayaan yang direncanakan tersebut, setidaknya terdiri dari lima skema. Mulai dari skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pensiun terbatas, hingga platform pendanaan terintegrasi.
ADVERTISEMENT
Selain itu, juga mekanisme pembiayaan lewat skema value capture. Terakhir dengan pemanfaatan dana kekayaan negara.
"Jangka pendek untuk tahun 2022, akan difokuskan pada 4 sektor utama. Yaitu kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan perlindungan sosial. Kemudian pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pemerintah di 2022," pungkasnya.