Pemerintah Siap Gelontorkan Rp 3 T untuk Dorong Inpres Air Minum dan Sanitasi

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan PUPR Endra S Atmawidjaja dalam konferensi pers World Water Forum (WWF) ke-10, Kamis (23/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 3 triliun pada tahun ini untuk merealisasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengatakan anggaran tersebut berasal dari APBN. Realisasi APBN dilakukan berasal dari dua tahap.

“Supaya tak idle ini, air yang kita siapkan lewat bendungan atau memang sudah ada di instalasi pengolahan air kita yg dikelola PDAM. Jadi itu misinya, dan kira-kira kita siapkan anggarannya Rp 3 triliun untuk menambah sekian ratus ribu SR (sambungan rumah),” ujar Endra dalam konferensi pers World Water Forum di Bali, Kamis (23/5).

Pada tahap pertama, anggaran senilai Rp 1,2 triliun digelontorkan untuk 370.000 SR. Sementara sisa target SR yang terbangun pada tahap 2 belum dirinci.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan PUPR Endra S Atmawidjaja dalam konferensi pers World Water Forum (WWF) ke-10, Kamis (23/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Endra mengungkapkan jumlah sambungan rumah ditambah agar meningkatkan penyediaan air bersih. “Jadi kita tambahkan SR-nya untuk bisa meningkatkan coverage layanan air bersih kita. Jadi ini bukan dengan membangun treatment plan baru, tidak. tapi treatment plan-nya ini sudah ada pengolahan airnya,” kata Endra.

Program inpres air minum ini akan digodok bersama dengan Pemda, Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Inpres tersebut ditetapkan dalam kompendium yang dihasilkan dalam World Water Forum ke-10 di Bali.

Kompendium yang disepakati dalam WWF memuat 113 proyek atau USD 9,4 miliar atau Rp 150,4 triliun. Salah satu proyek tersebut terkait inpres.

Percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Untuk (proyek) yang di Indonesia, yang paling besar memang dari sisi sanitasi air minum, salah satunya (terkait) inpres,” tutur Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum, dikutip dari Antara.