Pemerintah Siap Transisi Energi, PLTU Bata Bara Akan Dipensiunkan

Salah satu PLTU milik PLN yang menggunakan batu bara sebagai energi primer. Foto: PLN

Pemerintah siap melakukan transisi energi. Nantinya secara bertahap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara juga akan dipensiunkan.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin mengatakan, hal tersebut sejalan dengan komitmen untuk menuju emisi nol bersih pada 2060 mendatang. Saat ini, pemerintah juga sedang menyiapkan peta jalan (roadmap) transisi energi dan melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau pertanyaannya berapa total yang akan ditutup (PLTU), kita dari masing-masing kementerian sedang menyiapkan roadmap untuk transisi energi. Jadi dalam roadmap ini berapa giga yang akan ditutup sampai 2040 dan seterusnya," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7).

Masyita melanjutkan, ketiga kementerian tersebut akan berkoordinasi untuk menentukan jumlah PLTU batu bara yang harus ditutup dan yang masih bisa beroperasi. Dari situ akan dihitung berapa penurunan emisi karbon.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang sudah menjalankan penurunan karbon atau menerapkan energi bersih. "Karena sektornya sama, maka sektornya akan berkoordinasi, yang duluan, berapa turunnya. Begitu juga dari Kementerian Keuangan soal carbon tax," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan saat ini pemerintah berupaya menyiapkan transisi energi yang terkoneksi dengan pembangunan listrik EBT dengan facing down coal.

“Kalau existing skenarionya sekarang menurut PLTU pada 2056 adalah kita tidak lagi menggunakan PLTU Batubara. Itu adalah skenario kita tidak akan lagi membangun. Tahun 2056 itu tidak ada lagi PLTU batu bara,” ujar Febrio dalam Seminar Issues in G20: Exit Strategy & Scarring Effect, Kamis (17/2).

Meski demikian Febrio berharap transisi ini bisa terealisasi lebih cepat dari target. Artinya sebelum tahun 2056 Indonesia telah memanfaatkan listrik dari EBT. Dalam proses transisi ini, Febrio juga memastikan bahwa pasokan listrik akan tetap terjaga.

Sehingga nantinya PLN tidak dipaksa untuk membeli listrik dari pembangkit EBT padahal permintaannya belum ada. Dengan demikian PLN tidak akan merugi dan APBN tetap terjaga.