Pemerintah Siapkan 14.000 Kamar Hotel untuk Isolasi Mandiri

Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo bersama sejumlah menteri cek kesiapan hotel dan RS Darurat di Jawa Timur. Foto: BNPB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan terkait hasil rapat koordinasi bersama BNPB dan Kementerian BUMN pada Jumat (18/8). Salah satu hasil rapat yaitu menambah kapasitas fasilitas kesehatan untuk kebutuhan pasien COVID-19.

Airlangga menuturkan telah berkoordinasi dengan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Wishnutama dengan memanfaatkan kapasitas hotel setara bintang 2 dan 3 untuk pengelolaan pasien COVID-19. Rencananya ada 14.000 ruangan hotel yang disediakan untuk pasien.

“Pemanfaatan hotel bintang 2 dan 3 dengan kemarin Menparekraf kapasitas untuk 14.000 pasien untuk 2 minggu. Kemudian beberapa daerah ini potensi tambahan hotel setara bintang 2-3,” katanya saat konferensi pers Komite PEN, Jumat (18/9).

Selain itu Airlangga bilang fasilitas seperti tempat tidur dan ruang ICU akan ditingkatkan. Namun ia tidak merinci berapa banyak fasilitas ruang ICU yang di tambah.

“Nah untuk DKI tingkat keterisian jumlah RS tentu ditambahkan jumlah fasilitas yang ada,” jelas Airlangga.

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Airlangga bilang saat ini tower 5 wisma atlet telah digunakan untuk kebutuhan isolasi mandiri. Wisma atlet terbagi menjadi dua untuk pasien OTG dan pasien yang memiliki gejala.

Sebelumnya, Pemerintah pusat bakal memanfaatkan hotel-hotel berbintang 2 dan 3 di Jakarta sebagai lokasi isolasi pasien corona. Hotel-hotel ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus virus corona di Jakarta yang masih cukup tinggi.

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan, saat ini prioritas penyediaan hotel masih berfokus di Jakarta dulu. Setidaknya, sudah 27 hotel dipastikan akan berpartisipasi dengan total kapasitas sekitar 3.700 kamar.

"Kami persiapkan khusus DKI dulu, DKI karena yang paling urgent. Kita sudah lakukan lebih dua kali koordinasi minggu ini untuk mencari kriteria apa yang disampaikan pemerintah, termasuk syarat-syaratnya," kata Maulana dalam diskusi di YouTube BNPB, Jumat (18/9).