Pemerintah Sudah Bayar Rp 10,6 Triliun untuk 53,9 Juta Dosis Vaksin

Penyuntikan booster dosis ketiga degan vaksin Moderna bagi para tenaga kesehatan, Jumat (16/7). Foto: Kemkes RI

Pemerintah terus menggenjot program vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya pun telah menggelontorkan dana senilai Rp 10,6 triliun untuk membayar 53,9 juta dosis vaksin. Adapun hingga saat ini Indonesia telah mengamankan stok vaksin sebanyak 78 juta. Sementara yang telah didistribusikan mencapai 73,68 juta.

“Supply vaksin yang telah dirilis 78 juta dosis dan telah didistribusikan 73,68 juta. Kalau lihat realisasi pengadaan anggaran untuk beli vaksin Rp 10,6 triliun untuk bayar 53,9 juta dosis,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7).

Adapun secara total hingga saat ini, pemerintah sudah mengimpor sebanyak 143.666.040 dosis vaksin dari beberapa produsen di dunia. Jumlah tersebut terdiri dari vaksin berbentuk bulk dan vaksin jadi.

Rinciannya yaitu, impor vaksin Sinovac berbentuk bulk sebanyak 115.503.200 dosis dan vaksin Sinovac jadi sebanyak 3.001.420 dosis. Kemudian vaksin sinopharm jadi sebanyak 6.253.900 dosis, Astra Zeneca jadi sebanyak 14.907.440 dosis dan Moderna berbentuk jadi sebanyak 4.000.000 dosis.

Presiden Joko Widodo saat disuntik vaksin corona Sinovac dosis ke-2 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Apabila dilihat per provinsi, Sri Mulyani mengatakan ada lima provinsi yang hingga saat ini sudah melakukan vaksinasi terbanyak. Meski demikian, Sri Mulyani mengakui cakupan vaksinasi ini belum merata. “Belum sangat merata tapi ini berdasarkan tingkat peningkatan intensitas outbreak COVID-nya,” ujarnya.

Adapun 5 provinsi dengan cakupan vaksinasi terbanyak antara lain Provinsi Bali dengan dosis satu mencapai 85 persen dan dosis dua mencapai 13 persen. Kemudian Provinsi DKI Jakarta dengan dosis satu mencapai 79 persen dan dosis kedua 24 persen. Disusul Provinsi Kepulauan Riau dengan dosis satu 61 persen dan dosis dua 11 persen. Lalu Provinsi DI Yogyakarta dengan dosis satu 34 persen dan dosis dua 14 persen. Terakhir Provinsi Sulawesi Utara dengan dosis satu 34 persen dan dosis dua 7 persen.