news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Pemerintah Sudah Punya INSW, Buat Apa Ekosistem Logistik Nasional?

24 September 2020 17:56 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/11/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/11/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah membuat ekosistem logistik nasional untuk memperbaiki tata kelola logistik di Indonesia. Pembentukan ekosistem ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
ADVERTISEMENT
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengatakan, ekosistem logistik nasional bukan suatu lembaga khusus yang dibentuk, seperti halnya Lembaga Indonesia National Single Window (LINSW).
LNSW dibentuk untuk mengelola portal Indonesia National Single Window (INSW) dan menyelenggarakan sistemnya dalam rangka penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhan atau kebandarudaraan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor atau impor secara elektronik.
Menurut Heru, dalam ekosistem logistik nasional, pemerintah ingin mengharmonisasi ketentuan yang ada. Sehingga ekosistem logistik nasional bisa mengharmonisasikan aturan yang sebelumnya juga telah ada di INSW.
"Ini sistem yang mengkolaborasikan dari sistem-sistem yang ada. Yang disebut kolaborasi adalah dia menghubung-hubungkan, mengharmonisasikan dan mengatur, sehingga tidak terjadi duplikasi, pada akhirnya jadi lebih efisien," kata Heru dalam konferensi pers daring ekosistem logistik nasional, Kamis (24/9).
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, saat ngobrol santai bersama wartawan di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (11/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Dia melanjutkan, adanya ekosistem ini bisa menurunkan biaya logistik di Indonesia yang dinilai lebih tinggi dari negara lain di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, keberadaan ekosistem logistik nasional ini akan melengkapi yang sudah dikerjakan INSW.
ADVERTISEMENT
Heru menambahkan, ekosistem logistik nasional ini memiliki program yang akan dijalankan dalam kurun empat tahun ke depan. Selama waktu tersebut, ada beberapa sub program sebagaimana perintah dalam Inpres.
"Untuk kuartal II dan masuk kuartal III ini, kita sudah selesaikan semua PR kita. Itu sudah disampaikan ke Bu Menteri (Keuangan). Memang masih ada program lain sampai empat tahun ke depan," jelasnya.
Ada beberapa program dalam ekosistem logistik nasional yang sudah selesai dan mulai bisa dijalankan ini. Contohnya adalah single submission dan joint inspection, yang dilakukan bersama-sama antara Bea Cukai dengan Balai Karantina.
"Memang ada yang masih dalam tahap pilot, dan masih dalam perencanaan, terutama yang berakitan dengan pergerakan logistik domestik. Bagaimana kita mengawinkan ke depan dengan logistik international impor and ekspor. Secara prinsip seperti itu," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, biaya logistik di Indonesia selama ini masih tinggi. Biaya logistik di Tanah Air sebesar 23,5 persen dari PDB, tertinggi dibandingkan lima negara ASEAN.
Biaya logistik itu juga masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang sebesar 13 persen dari PDB. Dengan adanya ekosistem logistik nasional, biaya logistik diharapkan turun menjadi 17 persen dari PDB.
"Ini menyebabkan perekonomian Indonesia masih perlu terus memperbaiki kompetisinya. Dengan adanya pembentukan ekosistem logistik nasional, kita akan bisa menurunkan dari 23,5 persen, ditekan menjadi 17 persen," kata Sri Mulyani.
Penurunan biaya logistik 5-6 persen tersebut akan dikontribuksikan dari proses hulu dan hilir. Utamanya dalam menghubungkan sektor-sektor transportasi, sehingga akan memudahkan pelaku usaha.
ADVERTISEMENT
Dengan reformasi ini, Sri Mulyani berharap proses logistik di Indonesia bisa semakin transparan dan membuat persaingan usaha semakin sehat. Selain itu, reformasi ekosistem logistik juga diharapkan mempermudah pelaku usaha.