Pemerintah Targetkan Kepemilikan Akun Rekening 90 Persen di 2029

22 Maret 2024 15:40 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di program Info A1 kumparan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di program Info A1 kumparan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan target kepemilikan akun rekening pada tahun 2029 mencapai 90 persen. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 80 persen.
ADVERTISEMENT
Airlangga menyebut pada jangka menengah antara tahun 2025 sampai dengan 2029, target pengguna akun naik sebesar dua persen setiap tahun. Tingkat kepemilikan akun telah mencapai 76,3 persen di tahun 2023 dan capaian ini lebih tinggi 0,3 persen poin daripada target sebesar 76 persen.
“Target kepemilikan akun yang di tahun 2025 diperkirakan target sebesar 82 persen, ini kita naikkan dua persen per tahun sehingga di tahun 2026 sebesar 84 persen. Selanjutnya sampai dengan tahun 2029 sebesar 90 persen,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (22/3).
Ilustrasi Rekening Bank. Foto: Shutter Stock
Inklusi keuangan di Indonesia baik dari sisi kepemilikan maupun penggunaan terus meningkat sepuluh tahun terakhir. Hal ini tercermin oleh kepemilikan akun meningkat dari tahun 2014 sebesar 36,1 persen menjadi 65,4 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 73,6 persen pada tahun 2023.
ADVERTISEMENT
“Kita juga perlu dorong tim realisasi kepemilikan rekening di berbagai kelompok masyarakat, masyarakat usia dewasa yang belum memiliki akun di lembaga formal, ini besarnya sebesar 23,7 persen,” kata Airlangga.
Ilustrasi data rekening bank. Foto: Shutter Stock
Airlangga menambahkan, tiga indikator utama dari keuangan inklusif diukur dari indikator jangkauan akses, penggunaan produk keuangan kualitas secara umum juga meningkat secara signifikan.
Dia juga mencermati data keuangan inklusif diperlukan untuk kelompok-kelompok intervensi seperti masyarakat difabel di daerah tertinggal dan pekerja migran, serta penguatan kelembagaan dari DNKI.
“Dan juga percepatan akses keuangan daerah tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi keuangan,” imbuh Airlangga.
Tingkat inklusi keuangan Indonesia tahun 2023 tercatat sebesar 88,7 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 85,1 persen. Angka tersebut melebihi target sebesar 88 persen.
ADVERTISEMENT