Pemerintah Usul Pembangunan Ibu Kota Baru Didanai APBN untuk Jangka Panjang

Desain istana kepresidenan di ibu kota baru karya Nyoman Nuarta, yang sudah disetujui Presiden Jokowi Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Skema pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru masih menjadi perdebatan dalam rapat kerja Pansus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbuka dalam pembiayaan pembangunan untuk tenor jangka panjang.

“Tapi setidaknya yang sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada, sehingga kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku. Tetapi memberikan juga jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang,” ujar Suharso dalam Rapat Panja IKN di DPR RI, Kamis (13/1).

Menurut Suharso, dengan adanya jaminan berupa APBN maka pembangunan IKN diharapkan tidak akan mangkrak atau berhenti di tengah jalan. Di sisi lain, meski terbuka sebagai pembiayaan jangka panjang namun sumber pendanaan IKN tidak hanya berasal dari APBN saja.

Sebab apabila hanya bersumber dari APBN maka pembangunan IKN akan menjadi beban besar bagi keuangan negara.

“Itu lah kenapa yang dibuka bukan hanya APBN, yang dibuka di sana adalah skema-skema pembiayaan. Jadi bukan anggarannya yang penting tapi skema pembiayaannya. Jadi yang penting skema pembiayaannya. Kalau kita memberikan alokasi tertutup di APBN, beban APBN terlalu berat,” ujarnya.