Pemimpin G20 Cermati Kenaikan Utang Negara-negara di Dunia Akibat COVID-19

23 November 2020 9:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Pandemi COVID-19 menjadi isu sentral dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara G20. Pertemuan yang diselenggarakan secara virtual tersebut membahas banyak hal mulai dari vaksin corona hingga masalah pembiayaan atau utang.
ADVERTISEMENT
Dalam pembahasan mengenai utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemimpin negara-negara G20 meminta para menteri keuangan dan gubernur bank sentral mulai mengawasi tingkat utang publik dan swasta. Sebab banyak negara kini harus melebarkan defisit fiskal untuk menerapkan kebijakan luar biasa dalam penanganan pandemi COVID-19.
"Langkah-langkah untuk menjaga sustainability dari tingkat utang baik di level publik maupun swasta akan menjadi suatu fokus yang harus dilihat pada masa COVID-19 ini maupun setelah masa COVID-19," ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin (23/12).
Selain tingkat utang publik dan swasta, pemimpin G20 juga sepakat fokus pada potensi kenaikan biaya dana seperti bunga pinjaman (borrowing cost) dan juga perebutan likuiditas di pasar keuangan (crowding out). Sebab saat ini banyak negara ingin meningkatkan belanjanya demi memulihkan ekonomi yang lesu akibat pandemi.
ADVERTISEMENT
Sri Mulyani menjelaskan di masa sulit ini, banyak negara memaksimalkan penggunaan instrumen fiskal dan moneternya. Penggunaan instrumen fiskal dan moneter dibutuhkan berbagai negara untuk melindungi masyarakat, melalui kebijakan jaring pengaman sosial, dan juga menciptakan banyak lapangan kerja untuk mengatasi dampak PHK di masa pandemi. Untuk itu defisit fiskal pun tidak dapat terhindarkan.
"Oleh karena itu, semua negara melakukan berbagai tindakan kebijakan yang sifatnya luar biasa dan dalam hal ini tentu akan meningkatkan defisit dari fiskalnya," ujar Sri Mulyani.
Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Sri Mulyani (kanan) mengikuti KTT LB G20 dari Istana Bogor, Kamis (26/3). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Dengan demikian pada pertemuan G20 tersebut, para pemimpin menyepakati kebijakan pemulihan ekonomi harus terus didukung. Kebijakan kontra-siklus (countercyclical) baik pada aspek fiskal, moneter, dan sistem keuangan perlu terus diterapkan hingga pemulihan ekonomi berjalan stabil.
ADVERTISEMENT
"Untuk memulihkan ekonomi masing-masing negara dan kemudian menjadi pemulihan ekonomi global, juga perlu diperhatikan mengenai stabilitas sistem keuangan karena ini akan menjadi salah satu isu yang harus diperhatikan di dalam financing track," ujarnya.
KTT G20 pada 2020 berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Presiden Joko Widodo dan para menteri mengikuti secara virtual KTT G20 yang berlangsung pada 21-22 November 2020 ini.
Turut hadir mendampingi Presiden, selain Menteri Keuangan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sherpa G-20 Indonesia Rizal Affandi Lukman yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto.
ADVERTISEMENT