kumparan
Bisnis17 Mei 2019 20:25

Pendapatan Negara Melambat Bisa Bikin Jumlah Pengangguran Naik

Konten Redaksi kumparan
Job Fair, cari kerja
Para pencari kerja memadati arena Job Fair Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Pemerintah dinilai perlu melakukan langkah konkret dan cepat untuk mengatasi seretnya pendapatan negara. Sebab, jika hal ini terus terjadi dapat mengancam kesejahteraan masyarakat, seperti jumlah pengangguran yang meningkat.
ADVERTISEMENT
Anggota Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Telisa Aulia, mengatakan pendapatan negara yang melambat juga diakibatkan kondisi global yang semakin tidak menentu, utamanya karena perang dagang AS-China.
Saat ini, pendapatan negara dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pun mulai mengalami perlambatan. Telisa mengatakan, ini merupakan pertanda pendapatan atau omzet perusahaan sudah mulai menurun.
"Untuk impact global tentu, iya ke pengangguran. Ditambah lagi teknologi. Jadi kita double banget terkenanya. Udah dari globalnya kena, dari sisi digital ke SDM pun kena," kata Telisa di Kantor KEIN, Jakarta, Jumat (17/5).
Berdasarkan data APBN Kita per April 2019, realisasi PPh Badan hanya Rp 94,9 triliun, tumbuh 4,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan periode April 2018 yang tumbuhnya hingga 23,6 persen.
ADVERTISEMENT
Telisa tak bisa memastikan sampai berapa persen peningkatan pengangguran jika pendapatan negara terus melambat.
Selain dari sisi riil, dari sisi finansial pun terpengaruh. Pendapatan negara yang melambat membuat investor berpikir ulang menaruh dananya di Indonesia. Sementara saat ini Tanah Air memerlukan pembiayaan memperbaiki defisit transaksi berjalan.
Untuk sisi finansial, hal ini terlihat dari dana asing masuk yang akan terpengaruh. "Kalau trade channel-nya, riilnya, ini kan multiplier effetct, ke FDI kita, juga ke penyerapan tenaga kerja," tambahnya.
Berdasarkan data APBN KiTa, Jumat (17/5), pendapatan negara per April ini hanya Rp 530,7 triliun, tumbuh hanya 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 528,1 triliun.
Jika dilihat lebih jauh, pertumbuhan pendapatan negara pada April 2018 tumbuh hingga 13,3 persen. Bahkan di April 2017, pendapatan negara mampu tumbuh hingga 20,5 persen.
ADVERTISEMENT
Seretnya pendapatan negara tersebut lantaran pertumbuhan penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) juga anjlok. Hingga akhir April 2019, perpajakan hanya mencapai Rp 530,4 triliun, hanya tumbuh 0,6 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Pencari kerja, BUMN Career Opportunity, karir
Pencari kerja mengisi formulir kerja saat digelar BUMN Career Opportunity pada IBDExpo 2018. Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Padahal di tahun lalu, dengan penerimaan yang hanya Rp 527,1 triliun, perpajakan mampu tumbuh hingga 13,2 persen. Bahkan di April 2017, perpajakan mencapai Rp 465,8 triliun atau tumbuh 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, situasi global yang masih tak menentu juga mengakibatkan penerimaan pajak melambat. Apalagi ekspor dan impor sama-sama mengalami tekanan.
Hal tersebut juga dapat terlihat dari komponen kepabeanan dan cukai yang menggambarkan laju ekspor dan impor di Indonesia.
Total Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) hanya sebesar Rp 76,38 triliun, atau tumbuh 1,24 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sementara di April 2018, total PDRI mampu tumbuh hingga 25,08 persen.
ADVERTISEMENT
Untuk bea keluar yang mengalami penurunan, Sri Mulyani menyebutkan hal tersebut karena kegiatan Freeport Indonesia yang mengalihkan kegiatan penambangannya di bawah tanah.
"Jadi ini kita harus mulai meningkatkan kewaspadaan, karena situasi ini mirip dengan 2014-2015, di mana ekspor maupun impor menurun," katanya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan