Pengamat Soal Garuda Indonesia Digugat PKPU: Berat, Bisa Pailit & PHK Karyawan

Pesawat Garuda Indonesia Boeing 373-800 NG dengan desain masker baru sebagai bagian dari kampanye penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19. Foto: ADEK BERRY/AFP

Maskapai Garuda Indonesia digugat PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan PKPU dengan registrasi perkara Nomor: 289/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, diajukan maskapai penerbangan khusus kargo My Indo Airlines (MYIA).

Pengamat penerbangan, Arista Atmadjati, menganggap apa yang dialami Garuda Indonesia tersebut cukup berat. Tidak menutup kemungkinan perusahaan milik negara tersebut bisa dipailitkan.

“Ya memang berat, kalau PKPU hasilnya bisa dipailitkan dan bisa dipegang aset-asetnya dikelola dewan kurator seperti Batavia Air,” kata Arista saat dihubungi, Selasa (20/7).

Arista berharap putusannya bisa restrukturisasi terutama dengan lessor dan utang-utang Garuda. Ia mengatakan dalam keadaan saat ini pemerintah harus mem-backup Garuda.

Apalagi, kata Arista, kondisi internal perusahaan sedang kesulitan. Tidak menutup kemungkinan PHK karyawan bisa saja terjadi.

“Kondisi internal saat ini semakin berat, sudah pada tahan sebulan masuk, sebulan ngantor dengan gaji yang nggak ideal lagi. Padahal ini belum masuk dan hasil PKPU. Memang opsi PHK kayaknya semakin nyata tapi saya berharap PHK yang sukarela dengan pesangon sesuai PKB kalau terpaksa,” ujar Arista.

Arista merasa apa yang dialami Garuda semakin bertambah sulit di tengah pandemi COVID-19. Pemulihan ke maskapai tersebut tentu tidak mudah.

“COVID di Indonesia yang masih gawat membuat tekanan kepada bisnis maskapai dan recovery enggak bisa cepat, itu masalahnya,” tutur Arista.