Pengusaha Minta Vaksin Mandiri Bikin Geram dr. Tirta: Gratis Ya Gratis Semua

dr. Tirta Mandira Hudhi. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sikap kalangan pengusaha yang meminta pengadaan vaksin mandiri dengan biaya untuk mereka tanggung, kemudian diberikan ke karyawan, membuat geram influencer dr. Tirta Mandira Hudhi. Sebelumnya informasi ini telah direspons Pemerintah, mulai Erick Thohir, Menkes Budi Gunadi Sadikin, hingga Presiden Jokowi.

Jokowi mengakui mendapat banyak pertanyaan dari pengusaha, soal kemungkinan mendapatkan vaksinasi mandiri atau berbayar. Meski tak menutup kemungkinan itu, namun Jokowi menyatakan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan hal tersebut.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan: Pak, bisa enggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan, karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" kata Jokowi di acara CEO Forum, Kamis (21/1).

Peluang adanya vaksin mandiri sebelumnya juga diungkapkan Erick Thohir, sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Tapi dia menyatakan, vaksin mandiri tak menjadi prioritas.

Presiden Joko Widodo saat disuntik vaksin corona Sinovac di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi kita tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan,” ujar Erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (20/1).

Menyikapi wacana adanya vaksin mandiri seperti yang diminta kalangan pengusaha, influencer dr. Tirta Mandira Hudi mengungkapkan kegeramannya. Dia menyatakan, Pemerintah telah menyatakan program vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat, sehingga kalau tiba-tiba ada vaksin berbayar akan mengganggu.

"Awal mulanya di Desember 2020, dikatakan sama Pemerintah vaksin gratis untuk semua rakyat. Lalu tiba-tiba ada berita kayak gini nih. Hal kayak gini nih jujur, akan membuat pemberian vaksinasi covid itu akan menjadi terganggu karena ada yang gratis ada yang bayar. Seolah-olah nanti kualitasnya berbeda padahal sama," kata dr. Tirta melalui akun instagram pribadinya.

"Harusnya kalau gratis, ya semuanya gratis. Saya jujur enggak setuju kebijakan ini," ujar dr. Tirta tegas.

Adanya perubahan kebijakan tiba-tiba soal program vaksinasi ini, menurutnya juga akan menyulitkan petugas di lapangan. Juga menghambat proses edukasi dan sosialisasi soal pentingnya vaksinasi corona. "Enggak boleh kayak gini. Gratis ya gratis semua. Jangan ada yang mandiri-mandiri begini. Ribet edukasinya. Orang lapangan nanti yang ribet," ujarnya lagi.

Imbauan Menkes untuk Para CEO

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Sementara itu Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin, pernah menegaskan untuk menjalankan program vaksinasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yakni Januari-Februari vaksinasi corona untuk 1,4 juta tenaga kesehatan, lalu 17 juta pekerja layanan masyarakat di Maret-April, disusul 25 juta lansia setelahnya.

“Jadi mohon pengertiannya Bapak/Ibu, kita akan melakukan penyuntikan untuk publik di akhir April sama Mei. Tolong juga dipahami dan di-share ke teman-teman bahwa dijaga tahapannya. Kalau kita mau loncat, tolong pikirkan dampaknya ke teman-teman yang lain,” jelas Budi Gunadi.

Namun, Budi menegaskan vaksin bukanlah produk individualis, melainkan harus bisa diberikan ke seluruh golongan. Sebab, pada prinsipnya vaksin corona bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan orang sekitar, termasuk negara dan dunia.

“Karena saya yakin para CEO pasti ingin dapat akses lebih dulu dan Anda mampu untuk dapat itu (vaksin corona). Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia, karena enggak ada gunanya juga kalau kita disuntik yang lainnya tidak,” tutur Budi.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.