Penjelasan Manajemen JungleLand soal Tunggakan Gaji dan PHK Karyawan

JungleLand Indonesia Kembali Buka pada 17 Desember 2021. Foto: Shutter Stock

Manajemen JungleLand buka suara terkait masalah tunggakan gaji dan PHK karyawan. Chief of Corporate Affairs & Investor Relations JungleLand, Nuzirman Nurdin, mengungkapkan bahwa JungleLand berhenti beroperasi sejak 20 Maret 2020 akibat dampak dari pandemi COVID-19.

Berlangsungnya kebijakan pembatasan sosial (PSBB dan PPKM) adalah dampak utama dari penyebab tutupnya JungeLand pada Maret 2020 hingga Desember 2021. Dampaknya, kata Nuzirman, otomatis tidak ada pendapatan yang diterima oleh pihak JungleLand.

“Selama JungleLand tidak beroperasi, tidak ada pendapatan yang diterima, sementara Manajemen tetap harus keluar biaya untuk pemeliharaan JungleLand,” ujar Nuzirman saat dihubungi kumparan, Jumat (13/5).

Beragam wahana di JungleLand Indonesia. Foto: Rido Fadilah/Shutterstock

Nuzirman juga menyebutkan akibat ditutupnya JungleLand pada Maret 2020 hingga Desember 2021, hubungan kerja karyawan dengan status kontrak otomatis banyak yang berakhir. Selain itu, terdapat juga karyawan tetap yang sudah memasuki pensiun sehingga mengalami hal yang sama.

Dirinya pun menegaskan bahwa bukan pembukaan kembali JungeLand yang memicu PHK karyawan. “Jadi tidak benar pembukaan kembali Jungleland memicu PHK Karyawan,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Nuzirman, pihak JungleLand akan mengupayakan pembayaran sebagian gaji karyawan.

Sebelumnya, para pekerja JungleLand mengaku masih bermasalah dengan isu ketenagakerjaan. Salah satu pekerja yang terdampak kebijakan PHK mengungkapkan bahwa sejak pandemi COVID-19 dirinya belum mendapatkan gaji dan sejumlah haknya hingga saat ini.

"Ini sudah dua tahun yang lama ya, katanya dibayarkan di tanggal A, tanggal B, sampai dua tahun kemudian belum dilunasi juga," cerita karyawan tersebut kepada kumparan, Kamis (12/5).

JungleLand Indonesia Kembali Buka pada 17 Desember 2021. Foto: Shutter Stock

Menurut pengakuannya, terdapat 300 sampai 400 rekan kerjanya yang bernasib sama.

Beberapa karyawan hingga saat ini masih berharap setidaknya uang gaji dan hak lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan dapat dibayarkan dan dipenuhi oleh pihak manajemen.

"Rencana kita masih banyak teman-teman lain yang belum kerja, mengharapkan gaji untuk setidaknya buka usaha," ujar karyawan yang menghitung setidaknya ada belasan juta rupiah hak yang semestinya bisa dia terima.