Pertama Kalinya, Pemerintah Akan Suntik Modal BUMN untuk Kurangi Impor

4 September 2019 17:05 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang tujuannya khusus untuk mengurangi impor di tahun depan. Ini merupakan pertama kalinya dilakukan pemerintah.
ADVERTISEMENT
Dalam RUU APBN 2020, suntikan modal tersebut berada di pos PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan sebesar Rp 1 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, hal itu karena pemerintah memberikan perhatian khusus untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD).
"Kita ingin mendesain bagaimana caranya pemerintah bisa kurangi CAD. Caranya kalau dirumuskan kan menaikkan ekspor atau kurangi impor. Kalau naikkan ekspor pakai NIA (National Interest Account), nah yang kurangi impor ini (PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan)," ujar Suahasil di DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).
Rapat Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah mengenai PNBP di APBN 2020. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
Namun demikian, Suahasil menyebutkan, pihaknya masih mengkaji BUMN mana yang akan mendapat suntikan tersebut. Nantinya, PMN untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan itu juga akan rutin dianggarkan setiap tahunnya sampai CAD lebih baik.
ADVERTISEMENT
Suahasil pun enggan menjelaskan detail, apakah nantinya PMN tersebut akan ditujukan kepada BUMN yang sudah ada atau membuat instansi baru.
"Kita belum tentukan, belum, masih kita rumuskan. Kita pelajari di mana taruh PMN itu, bisa jadi dia seperti dana akumulasi seperti dana pendidikan. Bentuknya seperti apa kita pelajari," jelasnya.
Adapun CAD kuartal II 2019 mencapai USD 8,4 miliar atau 3,04 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melebar dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar USD 7 miliar atau 2,6 persen dari PDB.