Pesan Ekonom Agar Kartu Pra Kerja Jokowi Efektif

Juru bicara Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggulirkan program untuk memperluas penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya melalui kartu Pra Kerja.

Dengan kartu itu, para calon tenaga kerja bisa mendapatkan honor atau insentif dan pelatihan sebelum bekerja nanti. Jokowi merinci, honor akan diberikan selama 6 bulan hingga1 tahun sebelum mendapat pekerjaan.

Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menyampaikan, agar program Pra Kerja itu efektif, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Utamanya, soal kesiapan dan kematangan program. Seperti, penguatan basis data untuk penetapan calon penerima kartu Pra Kerja.

“Perlu verifikasi, uji coba, konfirmasi data, baru bisa meluas. Karena kalau tidak, maka akan menimbulkan kerugian kepada pemakainya,” ujar Heri dalam diskusi online INDEF, Minggu (10/11).

Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Heri menekankan, kartu Pra Kerja justru bisa berpotensi kehilangan manfaat apabila tidak diiringi dengan basis data yang valid dan terverifikasi.

Untuk lebih mematangkannya, kata dia, pemerintah dapat bekerja sama dengan dunia usaha agar calon tenaga kerja yang menerima pelatihan vokasi pada akhirnya dapat terserap di perusahaan.

“Durasi pelatihan juga perlu lebih lama, tidak bisa hanya 1-2 bulan dengan infrastruktur seadanya,” imbuhnya.

Tak hanya itu, ia pun mengatakan, pemerintah juga perlu serius dalam upaya mempercepat perbaikan kualitas ketenagakerjaan. Yaitu, melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta baik formal dan informal serta dunia usaha.

“Pelatihan yang diberikan dalam berbagai sarana, belum cukup. Perlu diselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja. Revitalisasi BLK agar sesuai dengan kebutuhan pasar,” pungkasnya.