Pesan Sri Mulyani hingga Mahendra untuk Cak Imin, Gibran dan Mahfud Jelang Debat

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (15/12/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memberikan wejangan untuk ketiga calon wakil presiden (cawapres) yang akan beradu gagasan malam ini, Jumat (22/12). Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan tampil dalam debat bertemakan ekonomi.

Sri Mulyani mengungkapkan produktivitas merupakan salah satu kunci Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia masih mengalami masalah struktural, gap infrastruktur yang tinggi, hingga investasi. Untuk itu, diperlukan perbaikan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi enggak akan seperti di jalan lurus, selalu ada shock yang mengubah arah kebijakan," kata Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Hotel St Regis Jakarta, Jumat (22/12).

Sri Mulyani meminta pengganti Jokowi nantinya bisa menjaga kesehatan dan kekuatan APBN. Mengingat, APBN merupakan instrumen penting sebagai shock absorber dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak ketidakpastian global.

Cawapres Mahfud MD, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan Gibran Rakabuming Raka. Foto: Antara dan kumparan

"APBN selalu menjadi countercyclical dan shock absorber. Pasti kalau APBN-nya sehat kredibel dan kuat makanya untuk produktivitas jaga APBN agar sehat kuat dan kredibel itu bukan iklan jamu, tapi iklan APBN," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mahendra meminta ketiga cawapres fokus kepada strategi menuju Indonesia Emas yang sudah diusung pemerintahan Jokowi.

"Fokus kita, strategi kita, harus jelas untuk menjalankan mesin-mesin pertumbuhan," tutur Mahendra.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengungkapkan langkah yang diambil pemerintahan Jokowi sudah tepat, namun masih perlu ditingkatkan.

"Kalau ingin meningkatkan potensi GDP kita jadi 5 persen tentu saja faktor struktural yang harus kita reform," ungkap Juda.