news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Petani Mengeluh Pungutan Ekspor CPO Bebani Harga TBS, Kemendag Beri Penjelasan

25 Juni 2022 18:50 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Foto: Akbar Maulana/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Foto: Akbar Maulana/kumparan
ADVERTISEMENT
Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) mengusulkan agar pemerintah meninjau ulang besaran pungutan ekspor (PE) hingga Bea Keluar (BK) crude palm oil (CPO). Menurut mereka, besarnya pungutan tersebut yang menekan harga tandan buah segar (TBS) petani.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan di dalam negeri aman.
“Saat ini kebijakan tentang pungutan maupun Bea Keluar untuk memastikan pasar di dalam negeri lebih menarik dibandingkan ekspor. Kalau gak, ekspor semua,” kata Oke saat ditemui di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, Sabtu (25/6).
Oke menyadari imbas dari larangan ekspor CPO beberapa waktu lalu menyebabkan harga TBS turun. Dirinya mengatakan saat ini setelah ekspor dibuka para pelaku eksportir sedang menjalin hubungan lagi dengan mitra mereka, sehingga begitu ekspor sudah lancar harga TBS akan normal kembali.
Selain itu, Oke mengatakan pemerintah telah memberikan imbauan kepada pelaku usaha industri sawit agar membeli TBS dengan harga minimal adalah Rp 1.600 per kg.
ADVERTISEMENT
“Karena kita targetnya di atas 2.500. Makannya kita lakukan percepatan ekspor. Begitu ekspor berjalan lancar. Ini mulai berebut lagi TBS petani,” pungkasnya.
Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan meskipun larangan ekspor CPO sudah dibuka, kondisi saat ini justru lebih memprihatinkan sebab adanya beban harga CPO seperi PE, BK, hingga Flush Out (FO).
“Situasi justru semakin memprihatinkan pasca pencabutan larangan ekspor. Meskipun harga CPO Rotterdam naik-turun tipis pada akhir-akhir ini, namun masih baik secara ekonomi,” kata dia kepada kumparan, Sabtu (25/6).
Gulat menjelaskan, harga CPO Rotterdam (24/6) naik dari USD 1.385 menjadi USD 1.450 per ton (Rp 21.170 per kg CPO). Namun, kata dia, permasalahannya harga CPO Rotterdam tergerus sampai 62 persen saat tender CPO di KPBN (Rp 8.000 per kg CPO).
ADVERTISEMENT
“Dan tentunya di level harga TBS petani pasti lebih anjlok lagi, yaitu kisaran 92 persen (Rp.1.700 per kg TBS) dengan catatan rendemen TBS petani sebesar 21 persen,” jelas dia.
Dari data Posko Pengaduan Harga TBS di 22 Provinsi APKASINDO, harga TBS hingga hari ini (25/6) sudah anjlok di level Rp 1.400 per kg untuk petani plasma. Sementara TBS petani swadaya lebih mengenaskan, yakni Rp 799 per kg.
“Gak ada pilihan lain, pemerintah harus mencabut atau mengurangi beban di hilir karena beban di hilir yang menanggungnya adalah hulu seperti BK, PE, DMO-DPO dan FO (flush-out) serta berupaya sekuat tenaga melancarkan ekspor,” pungkasnya.