PHRI: Belum Ada Pemda Booking Hotel untuk Rapat di Bali

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya usai menghadiri HUT ke-66 Provinsi Bali di Lapangan Renon, Kota Denpasar, Rabu (14/8/2024). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengaku belum ada pemesanan atau booking hotel dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengelar rapat di Bali.

Rai menduga hal ini karena kementerian/lembaga dan pemda membutuhkan waktu untuk merancang jadwal rapat. Rai optimistis kementerian/lembaga dan Pemda bakal memesan hotel untuk rapat di Bali.

"Belum, kan baru pengumuman. Nanti kan kementerian pasti akan re-book lagi. Dulu yang pernah dibatalkan itu di-cancel, nanti kan akan di-rebook lagi," katanya kepada wartawan, Rabu (11/6).

Rai menuturkan, sektor pariwisata Bali didukung oleh 70 persen wisatawan dan 30 persen kegiatan pertemuan dan rapat baik dari pemerintahan atau swasta.

Dia optimistis okupansi hotel akan naik saat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) kembali mengelar rapat di Bali.

"Ini tentu membantu okupansi daripada hotel dan multiplayer efeknya dari Mice bisnis ini akan sangat luar biasa dampaknya, khususnya terhadap UMKM kita," sambungnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

Dia menyampaikan, peluang paling besar untuk menggelar kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya ada di daerah, sebab pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

Angka pemotongan anggaran Rp 50 triliun itu, tidak terlalu signifikan jumlahnya sehingga alokasi anggaran lain tidak terganggu.

"Jadi, daerah biarkan saja untuk (rapat) ke hotel dan restoran, tidak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat," ujar Tito menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, dikutip Antara, Sabtu (7/6)