PLN Klaim Sudah Serap Belanja Modal Rp 8,4 Triliun untuk UMKM

Perjanjian Kerja Sama PT PLN (Persero) dengan Amazon di Nusa Dua Bali, Selasa (15/11). Foto: Dok. PLN

PT PLN (Persero) berkontribusi aktif untuk membantu pemerataan ekonomi nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rantai pasok perusahaan. Adapun total belanja untuk UMKM telah mencapai Rp 8,4 triliun hingga 20 November 2022.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa berdasarkan studi internal PLN, setidaknya 5 persen belanja modal PLN terserap untuk UMKM secara langsung dan tidak langsung. Lalu, ada 4.356 UMKM dari berbagai sektor di bawah pabrikan yang terlibat dan berkontribusi dalam rantai pasok PLN.

“Harapannya, bagaimana pemerataan ekonomi nasional terjadi. Anggaran belanja kami terserap untuk pengusaha skala kecil, dan alhamdulillah kontribusinya hampir mencapai 5 persen,” ujar Darmawan di JCC, Rabu (23/11) .

Sebagai dukungan terhadap industri nasional, hingga 20 November 2022, PLN telah memberikan kontribusi pembelanjaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp 201 triliun dari total belanja sebesar Rp 288,4 triliun. Ia menjelaskan langkah ini merupakan komitmen pemerataan ekonomi nasional juga menjadi bagian dalam semangat mendorong penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Menurutnya, TKDN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana pada 2019 sebesar 36,8 persen atau setara dengan Rp 34,1 triliun. Selanjutnya, tahun 2020 sebesar 40,1 persen atau Rp 18,9 triliun dan tahun 2021 sebesar 48,8 persen atau Rp 38,9 triliun.

Ia mengatakan kontribusi belanja modal PLN digunakan untuk belanja produk dalam negeri sebesar 84 persen yang melibatkan kurang lebih 9.000 vendor.

“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan keterlibatan perusahaan nasional (jasa kontraktor dan manufaktur) pada proyek pembangkit dan teknologi baru. Kami juga mendorong industri dalam negeri bisa berkolaborasi dengan teknologi luar negeri,” kata dia.

Sejumlah tantangan dalam implementasi TKDN, sambungnya, meliputi peningkatan kapasitas industri nasional, harmonisasi regulasi TKDN hingga mekanisme yang jelas secara Good Corporate Governance (GCG).

"Kami sudah menyusun roadmap di mana kami menargetkan TKDN bisa mencapai 50 persen pada 2024 mendatang. Harapannya UMKM dapat memaksimalkan peran dalam rantai pasok internal pabrikan, sehingga kolaborasi ini akan memperkuat perekonomian Indonesia," pungkas Darmawan.