PLN Sebut Subsidi Listrik Rp 83 Triliun di 2025: 64,95 Persen untuk Rumah Tangga

30 Mei 2024 17:04 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi mengisi token listrik pra-bayar. Foto: wisely/Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi mengisi token listrik pra-bayar. Foto: wisely/Shutterstock
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
PT PLN (Persero) mengungkapkan rencana alokasi subsidi listrik di tahun 2025 sebesar Rp 83,08 triliun. Sebesar 64,95 persen anggaran tersebut ditujukan kepada pelanggan PLN golongan rumah tangga (R1).
ADVERTISEMENT
Angka subsidi listrik sebesar Rp 83,08 triliun merupakan hasil perhitungan asumsi makroekonomi dalam Rancangan APBN 2025, yaitu asumsi harga ICP USD 80 per barel, kurs Rp 15.100 per dolar AS, dan inflasi 2,5 persen.
"Besaran subsidi tersebut itu 64,95 persen atau Rp 53,96 triliun diperuntukkan untuk pelanggan rumah tangga yaitu 35,22 juta pelanggan," ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Kamis (30/5).
Subsidi listrik juga mempertimbangkan asumsi susut jaringan 8,38 persen, pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, specific fuel consumption (SFC) BBM dan BBN, rata-rata harga gas USD 8,7 per MMBtu, dan harga batu bara acuan sesuai DMO USD 70 dolar per ton.
Adapun subsidi listrik tahun 2024 diberikan kepada 40,4 juta pelanggan subsidi, terdiri dari 25 golongan tarif yaitu dari 24,63 juta pelanggan rumah tangga kecil 450 VA, 9,37 juta pelanggan rumah tangga 900 VA khusus DTKS.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya, 4,01 juta pelanggan bisnis kecil, 2,02 juta pelanggan sosial, 181,88 ribu pelanggan pemerintah kecil, 150,59 ribu pelanggan industri kecil, 4,83 ribu pelanggan industri sedang, serta 112 pelanggan traksi curah.
Darmawan memastikan PLN terus berupaya memastikan subsidi listrik tepat sasaran, salah satunya mengintegrasikan data ID pelanggan PLN dengan web service DTKS Kementerian Sosial.
"PLN telah membangun aplikasi yang mengintegrasikan data pelanggan real time dengan web service Kemensos untuk pandangan DTKS, sehingga akurasi penentuan pelanggan subsidi menjadi tepat sasaran," jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, PLN juga melakukan sampling langsung ke lapangan ini, yaitu 10 ribu data pelanggan dari total 89 juta untuk memastikan subsidi listrik disalurkan dengan tepat sasaran.
"Ini juga kami melakukan kunjungan lapangan ke rumah pelanggan baik itu 450 VA dan 900 VA yang DTKS, kami hanya ingin memastikan subsidi ini sudah tepat sasaran," pungkas Darmawan.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, pemerintah berencana akan menaikkan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga nonsubsidi dan golongan pemerintah, tertera dalam Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025.
Penerapan kebijakan tarif adjustment akan berlaku untuk pelanggan listrik non subsidi golongan rumah tangga kaya (3.500 VA ke atas) dan golongan pemerintah.
Pemerintah menilai pemberian kompensasi kepada golongan tarif tersebut bertentangan dengan prinsip distribusi APBN, sehingga dinilai sudah sewajarnya tarif golongan pelanggan ini disesuaikan.
"Perlu dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran agar hanya diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan. Selain itu, untuk menciptakan keadilan, kebijakan tarif adjustment juga perlu diterapkan bagi pelanggan non subsidi," demikian dikutip dari dokumen KEM PPKF Tahun 2025, Selasa (28/5).
ADVERTISEMENT
Selain rencana kenaikan tarif listrik non subsidi, saat ini pemerintah melihat pemberian subsidi untuk rumah tangga miskin yakni golongan R1 450 VA dan R1 900 VA belum sepenuhnya tepat sasaran.