Politisi Jadi Menteri dan Wakil Menteri Perdagangan, Ini Bahayanya
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan dan politisi Golkar Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Kementerian Perdagangan, yang tugas utamanya adalah menjaga harga bahan-bahan pokok dan menggenjot ekspor, idealnya dipimpin oleh kalangan profesional.
ADVERTISEMENT
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, kalangan profesional lebih mengerti soal persoalan kompleks dalam perdagangan nasional dan internasional.
"Idealnya memang profesional karena masalah teknis perdagangan misalnya terkait perjanjian dagang, pembukaan pasar ekspor baru, promosi ekspor, dan izin impor serta regulasi terkait impor butuh keahlian teknis," ujar Bhima kepada kumparan, Minggu (27/10).
Bhima pun mewanti-wanti, hal lain yang perlu diperhatikan ialah potensi lahirnya berbagai kebijakan blunder karena persoalan ekonomi di bidang perdagangan tidak diurus oleh profesional. Misalnya saja soal izin impor pangan yang kerap diterbitkan akibat tekanan politik. Padahal produksi sedang surplus.
"Kalau menterinya sudah dari politisi, wamennya juga politisi ya repot kan. Kasihan nanti dirjen di bawahnya yang kerja ekstra keras," tuturnya.
Kendati demikian, pihaknya menekankan pemerintah masih bisa memberikan kesempatan para pejabat Kemendag yang terpilih. Setidaknya 100 hari pertama mereka bekerja.
ADVERTISEMENT
"Tapi kita kasih 100 hari pertama dulu deh, nanti bisa terlihat secara jelas kinerja neraca perdagangannya makin bagus atau sebaliknya. Itu indikator yang bisa dilihat dalam jangka pendek," kata dia.
Ia lantas menggarisbawahi beberapa hal yang bisa difokuskan menteri dan wamen selama 100 hari mendatang. Seperti, upaya menekan defisit perdagangan di bawah USD 1,5 miliar hingga akhir 2019.
Selama Januari-September 2019 defisit perdagangan mencapai USD 1,94 miliar. Sehingga, menurutnya 100 hari setelah pelantikan, fokus utamanya adalah harus mampu menggenjot ekspor ke negara-negara tujuan ekspor alternatif. Salah satunya, dengan memanfaatkan celah perang dagang AS-China dan kendalikan impor pangan.
"(Lalu) Evaluasi seluruh perjanjian dagang yang merugikan Indonesia, misalnya EU CEPA dan IA CEPA," tuturnya.
Secara terpisah, Direktur Riset CORE Piter Abdullah mengatakan, sebetulnya tidak masalah pejabat kementerian dipimpin oleh politisi. Asalkan, memang memiliki kemampuan mumpuni dan bisa membuat terobosan-terobosan kebijakan. Untuk Kementerian Perdagangan, utamanya adalah mengatasi defisit neraca perdagangan.
ADVERTISEMENT
Namun, menurutnya kedua sosok yang ditunjuk Jokowi masih belum meyakinkan. Ia khawatir, jika diabaikan maka respons pasar akan buruk.
"Sosok menterinya tidak cukup meyakinkan. Sekarang ditambah wakil menterinya juga kurang meyakinkan. Track record yang kurang meyakinkan semakin memperburuk tanggapan pelaku ekonomi akan latar belakang politik," ujar Piter.
Bila tak ada komitmen dan kerja nyata, pihaknya memandang tak akan banyak perubahan yang bakal terjadi dalam salah satu kementerian yang memegang peranan strategis ini.
"Tidak mencerminkan upaya pemerintah untuk sungguh-sungguh membangun industri manufaktur dalam rangka transformasi struktural sebagaimana disampaikan presiden dalam pidato pelantikan," tutupnya.