Populer: Bahlil Siap Cabut Izin Tambang; Rencana Pemerintah Hapus Kredit UMKM

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, COO Danantara Dony Oskaria di Kementerian Keuangan, Selasa (25/11/2025). Foto: Instagram/ @menkeuri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menindak perusahaan yang melanggar aturan pertambangan. Kabar ini menjadi salah satu berita populer, Kamis (4/12).

Tak hanya itu, ada juga kabar tentang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyiapkan relaksasi khusus untuk pelaku UMKM yang terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:

Bahlil Siap Cabut Izin Tambang

Dalam kunjungannya di Kecamatan Pelembayan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Bahlil mengaku siap mencabut izin perusahaan tambang. Apalagi jika tindakan mereka sampai menyebabkan kerugian di masyarakat.

"Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan pandang bulu. Ini saya bawa Dirjen Minerba untuk memberikan tindakan bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tidak menaati atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Harus sesuai standar proses pertambangan yang sudah disyaratkan dalam aturan," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, Kamis (4/12).

Di hadapan para pengungsi, Bahlil berjanji akan menuntaskan permasalahan tambang ilegal dan mencabut izin pertambangan yang tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tak hanya itu, Bahlil memerintahkan Dirjen Minerba untuk segera mengevaluasi izin-izin pertambangan dan menindak tegas badan usaha yang melanggar.

"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan saya tidak segan-segan untuk mencabut," tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan penindakan tegas bagi pelaku usaha pertambangan yang melanggar aturan itu sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menindak tegas praktik penambangan ilegal di Tanah Air. Instruksi Prabowo menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh jajaran pemerintahan dan aparat penegak hukum.

"Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk ragu atau takut dalam memberantas jaringan penambangan ilegal dari hulu hingga hilir, demi menjaga kedaulatan sumber daya alam," kata Bahlil.

Rencana Hapus Kredit UMKM Terdampak Bencana Sumatera

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025 di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Airlangga mengatakan, relaksasi kredit yang diberikan pemerintah berupa restrukturisasi dan penghapusan kredit macet di tiga provinsi bencana. Dia memastikan relaksasi ini sudah sesuai aturan, meski belum menjelaskan lebih detail.

“Nanti kan kita sudah memberikan relaksasi untuk UMKM, regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis. Iya tentu (UMKM di 3 provinsi) restrukturisasi dan penghapusan kredit macet,” tuturnya usai Peluncuran Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Pemerintah menyampaikan rasa prihatin terhadap bencana di tiga provinsi itu yang membuat pertumbuhan ekonomi di sana juga turun.

“Memang pertumbuhan di daerah bencana dipastikan akan turun yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, nah tentu kita prihatin dengan situasi yang ada,” kata dia.

Dia memastikan akan ada program perbaikan, salah satunya dari sisi infrastruktur, di tiga provinsi tersebut. Namun dia melihat pertumbuhan ekonomi di wilayah lain yang tidak terdampak bencana akan tetap berjalan baik yaitu berkisar antara 5,4 persen sampai 5,6 persen.