Populer: Gaji PNS DKI Puluhan Juta, Sri Lanka Diminta Cabut Larangan Impor Sawit

Sejumlah PNS lingkup Pemprov DKI Jakarta berjalan memasuki ruang dinasnya saat hari pertama masuk kerja usai libur lebaran di Balai Kota, Jakarta. Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

Gaji PNS DKI Jakarta begitu menggiurkan karena angkanya mencapai puluhan juta rupiah. Tak heran banyak masyarakat yang mengincar posisi sebagai PNS DKI.

Kabar tersebut menjadi salah satu yang populer di kumparanBisnis. Informasi itu dilengkapi berita mengenai Menlu Retno Marsudi yang meminta Sri Lanka mencabut larangan impor sawit.

Berikut ini selengkapnya berita populer kumparanBisnis sepanjang hari Sabtu (25/9):

Gaji PNS DKI Puluhan Juta Rupiah

Dalam pendaftaran CPNS Tahun 2021, DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang ramai peminat. Jumlah pendaftar mencapai 38 ribu lebih orang, dengan formasi yang dibuka hanya berjumlah 434.

Gaji PNS DKI memang cukup menyegarkan. Dilansir dari PP Nomor 15 Tahun 2019, Sabtu (25/9), gaji pokok PNS DKI mulai dari Rp 1.560.800 hingga Rp 5.901.200. Ditambah dengan tunjangan, misalnya untuk CPNS saja sebesar Rp 4.860.000. Sedangkan untuk jabatan fungsional bisa mencapai Rp 33 juta.

Jauh sebelum ini, di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014-2017, gaji PNS DKI juga melejit. Pada 2015, besaran penghasilan total PNS DKI bisa mencapai Rp 78 juta.

Bukan tanpa alasan, waktu itu Ahok memang sengaja menaikkan gaji PNS di lingkungan DKI. Alasannya karena untuk menghilangkan praktik pungli.

Sehingga saat menjalankan tugas, PNS tak memungut biaya kepada warga. Juga untuk menambah semangat kerja para pegawai.

Saat itu Ahok juga meluruskan anggapan pemborosan anggaran dengan menaikkan gaji PNS DKI hingga puluhan juta. Malahan dia menilai tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai salah satu cara untuk menghemat anggaran.

Ahok menjelaskan, ada anggaran Rp 2,3 triliun untuk honor-honor kegiatan atau 30-40 persen dari total APBD DKI. Pada tahun anggaran 2015, Ahok kemudian mencoret anggaran itu yang dialihkan menjadi TKD dinamis yang jika dihitung hanya mengambil porsi 24 persen dari APBD.

Sri Lanka Diminta Cabut Larangan Impor Sawit

Pekerja membongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke atas truk. Foto: ANTARA FOTO/ Akbar Tado

Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi berbicara mengenai hambatan perdagangan Indonesia dengan Sri Lanka dalam Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76 di New York, AS. Secara khusus, Retno bahkan meminta Sri Lanka untuk menghapus kebijakan yang menghambat ekspor sawit Indonesia.

Pemerintah Sri Lanka memang melarang adanya impor kelapa sawit di negaranya sejak April lalu, termasuk asal Indonesia. Tak hanya itu, Sri Lanka juga melarang adanya perluasan area sawit di negaranya.

Selain isu sawit, dalam Sidang PBB tersebut Retno juga mengangkat pentingnya kerja sama ekonomi bilateral untuk mempercepat pemulihan ekonomi global setelah dihantam pandemi COVID-19. Isu tersebut disuarakan Retno dalam Sidang Umum PBB ke-76 di New York.

Menurut Retno, salah satu inisiasi kerja sama yang dapat ditempuh adalah dengan segera menyelesaikan perjanjian perdagangan seperti Preferential Trade Agreement (PTA). Hal ini disampaikan Retno kepada Pakistan, Sri Lanka, Iran, dan Mozambique.