Populer: Harga Rumah di RI Naik; Kata Istana soal Wacana Subsidi BBM Dipangkas

Ilustrasi mengisi BBM sepeda motor. Foto: dok. AHM

Harga rumah di Indonesia naik. Kabar itu menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Senin (19/2).

Tak hanya itu ada juga kabar tentang reaksi istana soal kabar subsidi BBM yang akan dipangkas oleh Prabowo-Gibran. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:

Harga Rumah di RI Naik

Hasil survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan harga properti residensial (rumah tinggal) di pasar primer, naik pada kuartal IV 2023. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan IV 2023 naik sebesar 1,74 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2023 yang sebesar 1,96 persen (yoy).

Direktur Eksekutif departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan tingginya harga rumah itu tercermin dari pertumbuhan penjualan sebesar 3,27 persen (yoy) pada periode tersebut. Angka itu tercatat membaik dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 6,59 persen (yoy).

“Peningkatan IHPR tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga properti tipe kecil yang meningkat sebesar 2,15 persen (yoy), melanjutkan kenaikan pada triwulan III 2023 yang sebesar 2,11 persen (yoy),” kata Erwin dalam keterangan resminya, Senin (19/2).

Reaksi Istana Kabar Subsidi BBM Dipangkas

Istana Kepresidenan buka suara mengenai kabar subsidi energi dipangkas demi makan siang gratis. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono, mengatakan rencana tersebut muncul dari kubu Prabowo-Gibran. Tapi dia enggan mengomentari lebih lanjut.

Edy hanya menjelaskan selama ini memang ada kritik kepada pemerintah soal subsidi energi tak tepat sasaran karena banyak dinikmati kelas menengah atas. Mulai dari subsidi BBM hingga LPG 3 kg.

"Subsidi ini banyak dikritik karena banyak orang kaya yang nikmati juga. Yang tinggal di apartemen bagus-bagus itu, belinya kan 3 kg. Kan itu cuma tulisan kan gas LPG diberikan kepada keluarga miskin," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2).

Melihat hal itu, kata dia, membuat paslon 02 yang punya program makan siang gratis mengkaji pemangkasan anggaran subsidi energi yang tak tepat sasaran.

Menurut dia, selama ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya agar penyaluran subsidi energi agak tepat sasaran. Mulai dari pendataan pengguna Pertalite dan LPG 3 kg yang harus dibeli dengan KTP.

"Nanti suatu saat akan dibatasi dan artinya kelompok termiskin, intinya enggak semua orang. Poin saya adalah sudah ada langkah agar subsidi energi tepat sasaran, supaya anggaran tepat sasaran, berarti dikurangi. Itu terlepas dari yang direncanakan Pak Prabowo dan timnya, ya," ujar dia.