Populer: Ironi RI Eksportir Batu Bara; Program Pemerintah yang Dibiayai Utang

Bongkar muat batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1/2022). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Krisisnya pasokan batu bara ke pembangkit listrik PLN saat ini menjadi ironi. Sebab, Indonesia dikenal sebagai eksportir terbesar batu bara, tapi kebutuhan untuk di dalam negeri malah krisis.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak program pemerintah yang dibiayai utang, mulai dari beasiswa, pembangunan ibu kota baru, dan proyek infrastruktur. Kedua berita ini menjadi paling baca di kumparan pada Kamis (6/1). Berikut rangkumannya:

RI Eksportir Batu Bara Terbesar Dunia Tapi di Dalam Negeri Malah Krisis

PLN mengalami krisis akibat kurangnya pasokan batu bara. Hampir 20 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 Megawatt (MW) terancam padam. Listrik untuk 10 juta pelanggan PLN bisa putus akibat hal ini.

Ironis, mengingat Indonesia merupakan eksportir batu bara terbesar dunia. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), Indonesia menduduki eksportir batu bara nomor satu dunia sejak 2011. Sempat disusul Australia pada 2015-2016, Indonesia kembali jadi eksportir nomor satu pada 2017 sampai sekarang.

Pada 2020, Indonesia tercatat mengekspor 405 juta ton batu bara. Lebih besar dari Australia (390 juta ton), Rusia (212 juta ton), Amerika Serikat (63 juta ton), hingga Afrika Selatan (63 juta ton).

Ekskavator menumpuk batu bara di area penyimpanan di Pembangkit Listrik Indonesia di Suralaya, di provinsi Banten. Foto: Reuters

Akibat krisis yang dialami PLN, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batu bara per 1 Januari 2022.

Dalam hasil rapat antara pemerintah dengan para pelaku usaha batu bara pada 2 Januari 2022, terungkap bahwa 490 dari 613 atau hampir 80 persen perusahaan tambang batu bara yang ada di Indonesia tidak berkomitmen menjalankan kewajiban mengalokasikan 25 persen produksi untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Realisasi DMO mereka hanya berkisar antara 0 hingga 75 persen dari target DMO yang ditetapkan pemerintah.

Dari 490 perusahaan tersebut, 418 di antaranya bahkan sama sekali tidak menjalankan kewajiban DMO, atau dengan kata lain realisasi DMO-nya nol persen. 418 perusahaan tersebut diwajibkan memasok batu bara DMO sebanyak 41,363 juta ton, realisasinya tidak ada.

Sri Mulyani: Beasiswa, Ibu Kota Baru, hingga Infrastruktur Didanai dari Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyinggung soal masalah utang yang kerap banyak dipersoalkan. Menurut dia, banyak yang tidak paham mengenai manfaat dari utang tersebut. Sri Mulyani mengatakan mulai dari beasiswa, pembangunan ibu kota baru, hingga infrastruktur sebagian didanai lewat utang.

Menteri Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sri Mulyani Indrawati. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

"Kita mau membangun IKN (Ibu Kota Negara), kita mau membangun infrastruktur, kita mau nyekolahin orang-orang pinter ke dunia, mau nambah dosen-dosen yang hebat, itu adalah dari kita sendiri. Sebagian dari utang yang nanti kita bayar lagi," ujar Sri Mulyani dalam Penandatanganan Prasasti Penanda Aset (SBSN), Rabu (5/1).

Untuk itu, dia menegaskan pengelolaan utang harus dilakukan secara baik. Misalnya dalam pembangunan IKN, perencanaannya harus matang sehingga utang negara yang sebagian digunakan terkelola dengan benar. Dengan demikian di masa depan, pemerintah akan dapat melunasi utang-utang tersebut.