Populer: Jokowi Tak Takut RI Kalah di WTO; Menkes Klarifikasi BPJS Orang Kaya

Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Foto: Gerakan Nusantara Bersatu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak takut jika Indonesia kalah di World Trade Organization (WTO) melawan Uni Eropa perihal ekspor nikel. Berita tersebut menjadi berita yang paling banyak dibaca sepanjang Sabtu (26/11).

Selain itu, juga ada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang melakukan klarifikasi soal BPJS orang kaya. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBISNIS.

Jokowi Tak Takut RI Kalah di WTO

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak takut dengan negara mana pun. Hal itu ia sampaikan berkenaan dengan kekalahan Indonesia di WTO melawan Uni Eropa perihal ekspor nikel.

"Kita ingin negara kita di 2045 menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia kalau kita konsisten kerja keras berani memutuskan dan tidak takut negara mana pun," katanya di depan para relawan di GBK, Sabtu (26/11).

"Saat kita setop ekspor nikel kita dibawa ke WTO,baru 2 bulan lalu kita kalah tapi keberanian kita hilirisasi barang-barang mentah itu yang terus kita lanjutkan meski kita kalah di WTO," tegas Presiden.

Menkes Klarifikasi soal BPJS Orang Kaya

Menkes Budi mengklarifikasi pernyataannya terkait “BPJS bagi orang kaya” dalam RDP bersama Komisi IX DPR pada Selasa (22/11) lalu. Menurut dia, pernyataan tersebut bukan berarti meminta BPJS Kesehatan untuk tidak melayani ataupun melayani kebutuhan masyarakat yang tergolong kaya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Melainkan pemerintah bersama dengan BPJS memiliki prioritas untuk menanggung biaya layanan tambahan bagi masyarakat yang tergolong miskin, dalam situasi yang memang benar-benar membutuhkan.

Menkes Budi mencontohkan dalam mengakses obat-obatan generik misalnya, masyarakat yang dirasa masih mampu tetap dapat ditanggung oleh BPJS. Namun, jika yang ingin diakses merupakan pengobatan non-generik maka kebutuhannya tidak ditanggung oleh negara lagi.

"Karena non-generik harus bayar sendiri, di situ yang harus kita jaga keadilannya. Kalau yang miskin benar-benar perlu untuk dibayarkan negara," pungkasnya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (26/11).

Ia menyarankan supaya masyarakat yang mampu mengaksesnya melalui asuransi swasta yang nantinya direncanakan akan terhubung oleh sistem BPJS. Sebab, hal itu akan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemberian layanan pada masyarakat.

“Kalau tidak, nanti tidak adil dan negara tidak kuat, ini yang menyebabkan masalah di belakangnya. Dia (BPJS) akan cover kelas dasar kesehatan (KDK) saja, di atasnya ada layanan lainnya. Yang miskin di-cover oleh pemerintah, tapi yang kaya dia harus beli sendiri dengan swasta, kalau tidak nanti yang kaya bisa akses yang miskin tidak bisa akses,” katanya.