Populer: Luhut Banggakan Omnibus Law; Biaya Pegawai BUMN Kena Corona Rp 200 Juta

Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Berita populer kumparan bisnis pagi ini dipimpin oleh berita Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeklaim Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mulai menunjukkan hasil.

Selanjutnya ada berita mengenai biaya perawatan corona pegawai BUMN yang mencapai Rp 200 juta per orang, ditanggung perusahaan.

Berikut kumparan merangkum berita populer ekonomi bisnis, Jumat (8/5):

Luhut Banggakan UU Cipta Kerja: 5 Tahun Lagi RI Tangguh Dalam Kompetisi Bisnis

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan mengeklaim Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah mulai menunjukkan hasil.

Menurut Luhut, undang-undang sapu jagat itu kini sudah mulai dipuji banyak investor. Regulasi hingga perizinan bisnis dan investasi menjadi lebih lancar berkat kehadiran undang-undang yang cukup kontroversial ini.

"Ini sudah mulai terlihat bagaimana sekarang kami lakukan sinkronisasi perizinan di daerah dan pusat, sehingga tidak ada lagi seperti yang lalu dan terus kami kawal prosesnya. Para investor juga mengapresiasi karena mereka melihat hasilnya makin kelihatan," pungkas Luhut dalam webinar yang digelar ISEI, Jumat (7/5).

Mulai terlihatnya sepak terjang omnibus law itu, membuat Luhut kian yakin sektor investasi dan bisnis Indonesia bakal berkembang pesat. Dia meramal dalam 5 tahun Indonesia akan mampu berkompetisi dengan negara lain di kedua sektor tersebut.

"Dalam kaitan semua, saya melihat 5 tahun ke depan kita akan menjadi negara tangguh dalam menghadapi kompetisi bisnis dan investasi dari negara lain," tutur Luhut.

Dalam kesempatan itu, selain memberikan kepastian di sektor investasi, beleid yang menggabungkan puluhan undang-undang ini dia yakini juga mampu mempercepat masuknya UMKM ke pasar digital.

Sebagai gambaran, dari 64 juta UMKM yang Indonesia punya saat ini, baru 13 juta yang sudah terhubung ke pasar digital. Menurut Luhut, angka tersebut bertambah nyaris 6 juta hanya dalam waktu setahun terakhir, alias sejak pandemi COVID-19 merebak.

"Kita berharap sampai tahun 2024 akan bisa mendekati 30 juta. Dan itu membuat ekonomi kita lebih kuat lagi," ujar purnawirawan Jenderal TNI itu.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Pegawai BUMN Kena Corona, Biayanya Ditanggung Perusahaan Hingga Rp 200 Juta

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan jika ada pegawai perusahaan pelat merah yang terkena virus corona, biaya pengobatannya akan ditanggung perusahaan tersebut.

Dalam diskusi 'Indonesia Siap Vaksin Gotong Royong' yang ditayangkan di YouTube FMB9, Arya mengatakan biaya per pegawai BUMN mencapai Rp 200 juta.

"Seperti di BUMN itu biayanya kan ditanggung oleh perusahaan, bisa mencapai Rp 100 juta sampai Rp 200 juta rupiah per satu (pegawainya)," kata Arya dikutip kumparan, Jumat (7/5).

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk orang terinfeksi corona ini menunjukkan program vaksinasi sangat penting. Arya menuturkan, orang yang sudah vaksinasi masih berpeluang kena virus tersebut, namun dampaknya tidak sebesar dibandingkan dia belum vaksin.

"Jadi ini akan turunkan biaya (pengobatan untuk karyawan yang terkena virus corona)," terangnya.

Karena itu pula, menurutnya wajar jika pengusaha swasta ingin bisa memberikan vaksinasi kepada karyawannya. Tujuannya, agar imun para pekerjanya kuat dan bisa mengurangi biaya untuk tes swab antigen dan sejenisnya.

"Mereka juga selama ini agak tinggi (biayanya), karena perusahaan-perusahaan yang harus rapid antigen, ada tes PCR, dan itu berulang kali itu kan juga biaya. Apalagi kalau ada yang kena corona," tutur Arya.