Populer: Pengusaha di Bali Angkat 'Bendera Putih', Pelindo I-IV Siap Merger

Pantai Pandawa yang kosong, selama ditutup bagi wisatawan akibat wabah corona, di Kuta Selatan, Bali, Senin (23/3). Foto: REUTERS/Johannes P. Christo

Pengusaha perhotelan di Bali makin babak belur. Mereka terpaksa menjual sedikitnya 60 hotel bintang satu sampai bintang lima akibat tak ada lagi pemasukan.

Ketua PHRI Badung, Rai Suryawijaya, mengatakan ada beberapa alasan pengusaha menjual aset mereka. Pertama, tidak ada pemasukan karena pembatasan kegiatan masyarakat. Akibatnya, wisatawan ke Bali sepi.

Kedua, tabungan pengusaha hanya mampu menanggung 8 bulan biaya operasional berupa listrik, air, gaji karyawan, perawatan properti dan lain sebagainya. Sementara itu, pandemi COVID-19 telah berlangsung sudah 1,8 tahun.

Ketiga, pemerintah belum merealisasikan bantuan berupa pinjaman lunak untuk membantu hotel tetap beroperasi. Bali meminta pemerintah memberikan pinjaman lunak sekitar Rp 9 triliun untuk sektor pariwisata di tahun 2021.

"Di situasi seperti ini sangatlah wajar pengusaha ingin mengalihkan investasinya dengan cara menjual karena ada kewajiban-kewajiban lain, ada seperti pinjaman harus dibayar. Selama ini bantuan soft loan (pinjaman lunak) belum terealisasi," kata Rai saat dihubungi wartawan, Rabu (1/9).

Rai menuturkan, penjualan ini juga tak semulus yang diharapkan. Sebab, investor terutama yang berada di luar negeri kesulitan melakukan transaksi keuangan di tengah COVID-19.

"Namun belum banyak yang deal, karena banyak investor terutama dari luar negeri duitnya masuk karena ada kebijakan moneter negara masing-masing," kata Rai.

Rai mengungkapkan, para pengusaha sejatinya tak ingin menjual hotel tersebut. Sebab, harga properti sedang turun sekitar 20 persen dari harga normal. Namun, hotel terpaksa dijual untuk membayar utang di bank dan biaya operasional.

"Situasi dan kondisi seperti ini belum bisa saya prediksi sampai kapan, karena ini berkaitan dengan kapan berakhirnya pandemi," kata dia.

Empat Pelindo Merger Bulan Depan

Kantor pengelola Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo II. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Kementerian BUMN akan mengumumkan merger (penggabungan) empat BUMN pengelola pelabuhan pada Rabu (1/9) siang ini. Keempat BUMN yang akan digabungkan itu adalah Pelindo I hingga Pelindo IV.

Dari undangan liputan yang diperoleh kumparan, pengumuman rencana bisnis tersebut akan disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko. Selain itu, para direktur utama Pelindo I hingga IV juga akan ikut hadir.

"Hari ini rencana pers conference untuk pengumuman ringkasan rancangan penggabungan. Karena sesuai aturan, harus disampaikan 30 hari sebelum tanggal rencana penggabungan. Timeline penggabungan/legal merger masih tetap 1 Oktober," kata Direktur Utama Pelindo I Prasetyo kepada kumparan, Rabu (1/9).

Rencana penggabungan BUMN pengelola pelabuhan ini, sebenarnya pernah digagas 15 tahun silam. Tapi tak kunjung terlaksana hingga saat ini. Lantas apa untungnya jika keempat Pelindo itu digabungkan?

Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, dengan adanya empat BUMN pengelola pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, tidak ada standar pelayanan yang sama setidaknya secara nasional. Hal ini melemahkan daya saing pelabuhan Indonesia di pasar global.

Karenanya menurut Tiko, pengelolaan pelabuhan di Indonesia perlu diintegrasikan, yang ujungnya agar ada efisiensi dan peningkatan layanan ke masyarakat. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana peran pelabuhan baik untuk angkutan barang maupun penumpang, sangat vital.

"Dari sisi pelayanan memang belum standar. Banyak pelabuhan baru berkembang di daerah yang belum maju, harus melakukan perbaikan untuk memberikan layanan terbaik. Tapi pada sisi lain, harus menurunkan biaya layanannya. Dari kacamata global ini akan sulit bersaing dengan sekarang karena memang dengan wilayah kerja yang terpecah dari 4 Pelindo, ini tidak memiliki daya tawar dengan pelayaran global,” kata Wakil Menteri BUMN itu dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (30/6).

Apalagi menurut Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, pelanggan jasa pelabuhan di Indonesia sama saja. Jadi keempat Pelindo yang ada, melayani konsumen yang sama, khususnya untuk peti kemas domestik. Dengan merger, juga bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti peningkatan kapabilitas pelabuhan.

“Kenapa tidak holding? Kalau holding kan entitasnya tetap berbeda, hanya induknya saja, antara pelabuhan I, II, III, dan IV menjadi entitas tetap terpisah. Artinya resource tidak mudah,” kata Arif saat berbincang dengan Arya Sinulingga yang ditayangkan di YouTube Kementerian BUMN, Jumat (15/1).

Nama Baru BUMN Hasil Merger Pelindo

Suasana aktivitas kendaraan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Seorang petinggi di Kementerian BUMN yang mengetahui masalah ini, kepada kumparan mengungkapkan, penggabungan juga dilakukan untuk mengkonsolidasikan valuasi Pelindo. Dengan begitu kapasitas dan daya saingnya secara global jadi meningkat.

"Keberadaan keempat perusahaan ini akan dilebur menjadi satu perusahaan bernama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)," bisik sumber tersebut.

Dengan peleburan ini juga mengubah rencana awal yang tadinya bakal dibentuk Holding BUMN Layanan Kepelabuhan seperti dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024. Merger dipilih karena bisnis utama keempat Pelindo sama, sehingga opsi ini dianggap yang ideal.

"Jadi tidak ada sistem holding, tapi merger. Nama barunya nanti PT Pelabuhan Indonesia. Perubahan ini secara hukum (ditargetkan selesai) kuartal III 2021 dengan valuasi hampir Rp 120 triliun," kata sumber di Kementerian BUMN tersebut, Senin (22/3).