Porsi Pembiayaan Rumah Murah oleh Perbankan Akan Diperbesar

Rumah murah yang dibiayai KPR bersubsidi FLPP (Foto: Dok Istimewa)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor 463/2018 tentang Proporsi Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera yang akan berlaku pada 20 Agustus 2018.

Dalam SK itu, proporsi pendanaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Bersubsidi berubah dari semula 90 persen didanai pemerintah, kini hanya 75 persen. Sementara sisanya didanai perbankan.

“Iya proporsi pendanaan KPR FLPP oleh pemerintah menjadi berkurang dengan adanya aturan itu,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti kepada kumparan, Rabu (8/8).

Tahun ini, dana yang digunakan untuk KPR FLPP sebesar Rp 6,57 triliun, terdiri dari DIPA APBN sebanyak Rp 2,18 triliun, saldo tahun 2017 sebesar Rp 2,049 triliun, serta target pengembalian pokok dan penarikan sebesar Rp 2,33 triliun.

Rumah murah yang dibiayai KPR bersubsidi FLPP (Foto: Dok Istimewa)

Sebelumnya, target penyaluran KPR FLPP pada tahun ini ditetapkan sebanyak 60.625 unit. Dengan menurunnya porsi pembiayaan pemerintah, penyaluran KPR FLPP tahun ini ditargetkan capai 70.000 unit, atau naik 15 persen.

“Iya sekitar itu 15 persen, FLPP bertambah. Porsi FLPP untuk masyarakat jadi lebih banyak bisa disalurkan,” paparnya.

Meski begitu hingga 31 Juli 2018, realisasi penyaluran KPR FLPP baru 12.455 unit. Lana menyebut, Kementerian PUPR akan melakukan evaluasi kinerja penyaluran KPR FLPP oleh 40 perbankan, jelang akhir tahun nanti.

“Kami akan lihat progres dari bank-bank lain, kalau misalnya tidak terserap, BTN baru akan dilibatkan. Kinerja kan bervariasi, ada yang baik, ada yang kurang,” pungkas Lana.