PPATK Jawab Isu Aliran Dana Jiwasraya ke Istana

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin merespons adanya isu aliran dana dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Istana, bahkan untuk pemilu.

Menurut Kiagus, perlu pembuktian yang kuat dan mendalam untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut. Saat ini, katanya, PPATK tak melihat petunjuk yang bisa mengarah ke pembuktian isu tersebut.

"Kami belum sampai ke sana ya. Sebab itu memerlukan pembuktian yang dalam kalau soal itu. Kami tidak dalam posisi melihat kondisi seperti itu," kata Kiagus ditemui usai membuka rapat koordinasi PPATK bersama kementerian/badan terkait di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).

Kiagus tak menjelaskan lebih lanjut sejauh mana pemantauan PPATK terhadap dugaan aliran uang ke istana tersebut. Tak dijelaskan pula apakah isu itu masuk dalam daftar pemantauan PPATK atau tidak.

Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Kasus gagal bayar Jiwasraya saat ini telah menyeret lima tersangka. Mereka ialah Pengusaha Benny Tjokro; mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan; dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Tbk, Heru Hidayat.

Kasus ini sempat dikaitkan segelintir oknum dengan istana. Isunya, dana investasi Jiwasraya mengalir ke Istana dan dipakai oleh Jokowi untuk kampanye.

Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara terkait tuduhan tersebut. Erick Thohir bahkan menuding balik oknum yang mengaitkan kasus Jiwasraya dengan Presiden Jokowi.

Menurut dia, oknum ini juga yang menyebarkan berita tak sesuai fakta, seperti dana Jiwasraya dipakai oleh Presiden Jokowi untuk kampanye.

"Tapi yang kami setop oknum-oknum yang merampok Jiwasraya. Ya mohon maaf banyak diplesetkan, dibilang Pak Jokowi yang ambil, istana yang ambil. Ini kan jangan-jangan yang teriak-teriak ini yang ketakutan dibongkar," kata Erick usai meninjau posko banjir di Tangerang, Banten, Minggu (5/1).

Tak cukup Erick, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga turut membantah isu liar tersebut. Ma’ruf menyebut itu hanyalah isu gorengan pihak tak bertanggung jawab.

"Kita tunggu sajalah (penyelesaian kasusnya). Kan sekarang banyak gorengan, itu sekarang banyak. Itu kita tunggu saja. Sekarang kan sedang ditangani Kejaksaan Agung," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

"Dan kita tentu siapa saja yang terlibat harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan kita tunggu saja supaya Kejaksaan Agung menangani ini secara tuntas," lanjut Ma'ruf.