PPKM Diperpanjang, Ekspor Sawit hingga Batu Bara Masih Jadi Andalan Pemerintah

8 Maret 2021 19:13
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
PPKM Diperpanjang, Ekspor Sawit hingga Batu Bara Masih Jadi Andalan Pemerintah (242761)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Kelapa Sawit Foto: Syifa Yulinnas/Antara
Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai besok hingga 22 Maret 2021. Ini merupakan PPKM mikro jilid III yang diterapkan.
ADVERTISEMENT
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di tengah pembatasan pergerakan manusia skala mikro, sektor usaha tetap berjalan. Komoditas minyak kelapa sawit (CPO) hingga batu bara masih menjadi unggulan dan andalan pemerintah meningkatkan devisa.
"Yang masih jadi unggulan itu sektor perkebunan melalui CPO. Mineral dan batubara juga bagus. Kemudian industri hilirisasi nikel, perhiasan, otomotif, elektronik, dan juga tekstil footwear," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin (8/3).
Menurutnya, sektor-sektor yang menghasilkan devisa negara ini terus didorong agar bisa memulihkan investasi, terutama dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya. Apalagi, harga sejumlah komoditas itu terus terkerek di pasar global.
"Dan diharapkan juga OSS (online single submission) bisa jalan di bulan Juli dan momentum ini yang dikejar pemerintah," terangnya.
PPKM Diperpanjang, Ekspor Sawit hingga Batu Bara Masih Jadi Andalan Pemerintah (242762)
zoom-in-whitePerbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Kemenko Perekonomian
Sementara itu, pemerintah juga masih memberikan sokongan dana ke sektor UMKM dan korporasi. Pada tahun lalu, penyaluran bantuan ke dua sektor ini dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp 173 triliun. Tahun ini, dinaikkan menjadi Rp 184,8 triliun.
ADVERTISEMENT
Subsidi bunga juga dilanjutkan dengan anggaran Rp 31,95T dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp 15,36 triliun.
"Sehingga tentu UMKM jadi prioritas pemerintah dan dibuktikan realisasi kredit usaha rakyat itu naik dan NPL (non-performing loan) relatif rendah. Secara keseluruhan NPL korporasi di bawah 4 persen. Ini jadi hal positif," katanya.
Pemerintah juga memberikan stimulus khusus terhadap sektor produksi seperti pembebasan pajak mobil baru untuk mendorong belanja masyarakat. Di sektor properti juga dibebaskan uang muka atau DP nol persen.