Bisnis
·
12 Juni 2021 7:51
·
waktu baca 3 menit

PPN Sembako Ramai Diprotes, Pemerintah Beralasan Banyak Dikonsumsi Orang Kaya

Konten ini diproduksi oleh kumparan
PPN Sembako Ramai Diprotes, Pemerintah Beralasan Banyak Dikonsumsi Orang Kaya (329125)
Suasana aktivitas jual beli di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kebutuhan bahan pokok alias sembako menuai polemik. Dari petani, buruh, pedagang pasar, konsumen, hingga Anggota DPR telah menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah itu.
ADVERTISEMENT
Rencana pengenaan PPN sembako tersebut tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Berdasarkan draf RUU KUP yang diterima kumparan, pemerintah juga berencana untuk menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. Namun di saat yang sama juga akan mengenakan multitarif, yakni paling rendah 5 persen untuk kelompok menengah bawah dan paling tinggi 25 persen untuk kelompok barang sangat mewah.

Pemerintah Beralasan Sembako Juga Banyak Dikonsumsi Orang Kaya

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah terlalu banyak memberikan pengecualian PPN. Selain itu, sembako yang dikecualikan dari PPN juga banyak dikonsumsi kalangan atas.
"Terlalu banyak pengecualian saat ini. Ilustrasinya jika saya konsumsi telur omega, dan Pak Anthony telur ayam kampung di pasar, sama sama enggak kena PPN saat ini," ujar Yustinus dalam webinar Arah Kebijakan Pajak di Kala Pandemi, Jumat (11/6).
PPN Sembako Ramai Diprotes, Pemerintah Beralasan Banyak Dikonsumsi Orang Kaya (329126)
Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Contoh lainnya adalah beras premium maupun beras dari Bulog, yang saat ini sama-sama tidak dikenakan PPN. Begitu juga dengan daging biasa dengan daging wagyu, atau daging ayam yang semuanya tidak dikenakan PPN.
ADVERTISEMENT
"Menurut hemat kami ini tidak adil dan tidak fair, sehingga kita kehilangan kesempatan memungut pajak dari kelompok kaya untuk diredistribusi ke orang miskin. Saya sepakat bahwa kita harus selektif, targeted hanya instrumen yang berbeda," paparnya.

PPN Sembako Tak Diberlakukan Tahun Ini

Yustinus juga memastikan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako hingga sekolah tak akan dilakukan tahun ini. Sebab, saat ini pemerintah masih fokus untuk memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.
"Jadi tidak benar akan ada pajak sembako , pajak pendidikan, pajak kesehatan dalam dalam waktu dekat, besok, atau bulan depan, tahun ini dipajaki, tidak," ujar Yustinus.

Keuangan Negara Sedang Kritis?

Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, negara yang keuangannya baik pasti tak akan menaikkan pajak dan bank sentralnya tak akan membiayai defisit di pasar primer.
ADVERTISEMENT
"Keuangan negara ini sedang kritis, kalau keuangan negara kritis itu artinya kalau menurut saya secara teknis bangkrut, secara teknis. Oleh karena itu pembuktian dari bangkrut itu, pembiayaan defisit itu sudah dilakukan BI dan sekarang ini sekarang ini dari kenaikan pajak," ujar Anthony dalam webinar Arah Kebijakan Pajak di Kala Pandemi, Jumat (11/6).
Dia melanjutkan, respons kebijakan fiskal pemerintah saat ini sangat diskriminatif. Di satu sisi masyarakat kelas atas mendapatkan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), namun masyarakat akan dikenakan PPN terhadap produk sembako hingga sekolah.
Dia melanjutkan, ekonomi Indonesia akan sulit terselamatkan. Harga komoditas yang turun membuat perekonomian domestik semakin tertekan.
****
Saksikan video menarik di bawah ini:
ADVERTISEMENT