Prabowo Jawab Rasio Utang Ditanya Potensi Intervensi di Balik ULN, Ini Datanya

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam kondisi aman, yakni berada di kisaran 40 persen. Hal itu menjawab pertanyaan panelis terkait utang luar negeri (ULN) Indonesia dan kebijakan yang mungkin akan diambil untuk menghindari intervensi yang membuat utang bertambah.

Prabowo mengungkapkan, dirinya tak khawatir dengan risiko intervensi negara lain terhadap kondisi utang Indonesia. Bahkan, dia mengeklaim Indonesia tidak pernah mengalami kondisi default alias gagal bayar utang.

"Kita sangat-sangat dihormati. Kita tidak pernah default. Saya keliling negara-negara di dunia mereka sangat hormat dengan Indonesia," ungkapnya.

Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan pemerintah perlu menekan angka rasio utang Indonesia terhadap PDB hingga menyentuh angka 30 persen.

"Menurut hemat kami kita harus bisa mencapai maksimal 30 persen dari GDP, sehingga kita aman di bawah 30 persen. Dan itu caranya apa? Dengan satu menata utang, kedua memperbesar GDP-nya," kata Anies.

Tak terima dengan jawaban tersebut, Prabowo meminta Anies belajar ekonomi lagi. Menurutnya, tidak ada hal yang mendasari rasio utang ideal suatu negara harus berada di kisaran 30 persen terhadap PDB.

"Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi. Jadi kalau bilang ideal 30 persen itu dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa," balas Prabowo.

"Tetapi 40 persen ya salah satu terendah sekarang," tegasnya.

Lantas bagaimana kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia?

Petugas menghitung uang dolar AS di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Faktanya, Bank Indonesia mencatat ULN Indonesia pada kuartal III 2023 turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar USD 393,7 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada akhir kuartal II 2023 yang mencapai USD 396,5 miliar.

Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,2 persen (yoy).

Kemudian, ULN pemerintah juga tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal II. Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal III 2023 tercatat sebesar USD 188,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar USD 192,5 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3 persen (yoy).

Utang luar negeri (ULN) merupakan akumulasi ULN pemerintah, bank sentral, swasta, lembaga keuangan, dan bukan lembaga keuangan. ULN lebih banyak menggunakan mata uang asing, seperti dolar AS dan yen Jepang.

Sementara untuk utang pemerintah, per November 2023 tercatat sudah tembus Rp 8.041 triliun atau naik Rp 487 triliun dari posisi November 2022 Rp 7.554 triliun. Rasio utang RI terhadap PDB per 30 November 2023 menjadi 38,11 persen, angka itu naik dari bulan sebelumnya yang di level 37,95 persen.

Adapun utang pemerintah berbeda dengan ULN. Utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan mata uang rupiah atau domestik yakni 71,54 persen, sementara SBN dengan mata uang asing (valas) hanya 17,07 persen per November 2023.

Meski terus naik, namun pemerintah mengeklaim posisi utang masih aman. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, mengatakan sejumlah beberapa indikator yang mempengaruhi risiko utang.

Dari sisi indikator penting dalam melihat risiko utang, yaitu rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) atau debt to GDP ratio misalnya, Suminto bilang, ada perbaikan yang cukup signifikan.

“Per akhir November debt to GDP ratio kita 38,11m persen, turun dari posisi Desember 2022 39,7 persen, demikian pula turun dari puncak debt to GDP ratio di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7 persen. Sekali lagi dari sisi debt to GDP ratio turun cukup besar di level 38,11 persen," jelas Suminto.

Demikian pula dari sisi indikator currency risk atau risiko nilai tukar, menurut Suminto, proporsi utang pemerintah dalam foreign currency tercatat menurun cukup drastis.

Lalu, indikator lain yang menurut Suminto terpantau aman adalah posisi refinancing risk atau rata-rata tenor dari utang pemerintah juga cukup panjang yaitu sekitar 8,1 tahun.

“Demikian juga dari sisi market risk yang lain juga dari sisi risiko suku bunga itu mayoritas dari utang pemerintah itu sekitar 82 persen, juga mengeluarkan fix rate, sehingga tidak terlalu sensitif dengan pergerakan suku bunga yang ada di market,” papar Suminto.