Prabowo Sebut Makan Siang Gratis Masuk Deretan Programnya yang Paling Ambisius

Menhan Prabowo Subianto pidato di IISS Singapura, 1 Juni 2024. Foto: YouTube/@IISSorg

Presiden terpilih Prabowo Subianto menuturkan salah satu kebijakan ambisius yang akan ditekennya pada saat memimpin Indonesia adalah makan siang gratis. Sejak masa kampanye, program ini kerap jadi andalan Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024.

“Saya mempunyai beberapa kebijakan yang ambisius, terutama jika menyangkut anak-anak, misalnya memberikan makanan gratis kepada siswa di sekolah-sekolah di seluruh negeri,” kata Prabowo, dikutip dari Newsweek, Selasa (18/6).

Prabowo yakin, kebijakan ini dapat meningkatkan kinerja sektor pendidikan dalam melahirkan generasi yang berkualitas, seiring dengan akses pangan bergizi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Saya optimis bahwa melalui kebijakan-kebijakan tersebut, kita akan meningkatkan kehadiran dan kinerja sekolah serta menunjukkan dukungan dan solidaritas kita kepada anak-anak yang paling membutuhkan,” jelas Prabowo.

Di masa kepemimpinannya kelak, Jenderal bintang empat tersebut juga menjanjikan akan memperkuat ketahanan pangan. Hal ini dilakukan seiring dengan pembangunan sektor pertanian secara modern dan berkelanjutan.

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto

Prabowo sebelumnya menyoroti ketahanan pangan akan jadi fokus utamanya dalam memimpin Indonesia. Selain program di sektor energi, ketahanan juga disebut akan menjadi jurus jitu Prabowo untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 8 persen, dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinannya.

Di sektor energi, Prabowo menggarisbawahi agenda hilirisasi Indonesia yang telah digenjot oleh presiden terdahulu, Joko Widodo. Tujuannya untuk mempercepat proses transisi energi dan Net Zero Emission (NZE) RI.

Dari segi pendapatan negara, Prabowo menyebut akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan membuat Badan Penerimaan Negara. Tujuannya untuk efisiensi dan transparansi, serta untuk mengurangi beban Menteri Keuangan (Menkeu).

Prabowo juga akan menggenjot rasio pajak Indonesia. Sebab, RI ketinggalan jauh dengan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.