Program Cetak Sawah Ala Jokowi Dinilai Tak Menjawab Ancaman Krisis Pangan

5 Mei 2020 16:53 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
com-Sawah. Foto: Dok. Kementan
zoom-in-whitePerbesar
com-Sawah. Foto: Dok. Kementan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Program cetak sawah dinilai tidak efektif untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia selama pandemi COVID-19. Sebab, langkah ini tidak bisa diharapkan menjadi solusi cepat untuk mengatasi krisis pangan selama pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, proyek mencetak lahan sawah baru tidak tepat untuk mengatasi krisis pangan saat ini.
“Jika dilakukan secara tergesa-gesa, proyek pencetakan lahan sawah baru yang memakan modal besar ini malah menimbulkan risiko gagal panen yang merugikan petani dan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar,” urainya melalui keterangan tertulis seperti yang dikutip kumparan, Selasa (5/5).
Selain itu, program cetak sawah baru ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan hal tersebut sangat tergantung pada jenis dan karakteristik lahannya. Hasil pembukaan lahan tidak bisa membantu kekurangan stok pangan yang terjadi saat ini, bahkan untuk selama bulan Ramadhan hingga sampai akhir tahun.
“Karakteristik lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai lahan pertanian juga belum tentu cocok dan berisiko mengakibatkan gagal panen,” tuturnya.
Panen padi di Tuban. Foto: Dok. Kementan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat antara 2018 dan 2019, luas panen padi berkurang dari 11,4 juta hektare menjadi 10,7 juta hektare.
ADVERTISEMENT
Felippa menyarankan, untuk mengatasi krisis pangan selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah seharusnya memperkuat produksi pangan yang sudah ada dengan memberi fasilitas bagi petani seperti teknologi, sarana prasarana, dan kemudahan kredit usaha.
Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan stok pangan melalui penyerapan produksi domestik sebanyak mungkin dan impor pangan. Pemerintah juga perlu memastikan kelancaran distribusi dan logistik pangan, sehingga pangan bisa tersebar ke seluruh daerah di Indonesia.
Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan lahan pertanian. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya jumlah petani dan semakin berkurangnya lahan pertanian.
Kalau ingin mencapai ketahanan pangan, lanjutnya, maka pemerintah harus terus mendorong produktivitas produksi dalam negeri dan memaksimalkan penyerapannya.
ADVERTISEMENT
“Perdagangan internasional juga dapat dijadikan pilihan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan di pasar,” ungkapnya.