Proyeksikan Vaksin Baru Ada 2021, Erick Thohir Buat Skenario New Normal di BUMN

Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pemerintah bersiap menerapkan skenario new normal dalam menghadapi COVID-19. Dengan skenario itu, masyarakat bisa beraktivitas di luar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Skenario tersebut juga diterapkan di BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir telah menyurati ratusan direksi perusahaan negara agar membuat protokol ketika berkantor kembali.

Erick menjelaskan, skenario new normal ini diantisipasi sembari menunggu vaksin corona ditemukan. Dia memproyeksikan, vaksin tersebut baru bisa ditemukan tahun depan.

Pihak yang dilibatkan untuk menciptakan vaksin di dalam negeri adalah Kementerian Kesehatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Eijkman, perusahaan China, dan organisasi dari Eropa.

"Berati kalau kita hitung bulan ini, Juni sampai Desember, anggap vaksin ditemukan Februari 2021, ini masih 9 bulan lagi. Ini kenapa kita bicara new normal ada state-nya (dasarnya). Dulu kita bicara oh new normal setelah ada vaksin, tapi new normal yang belum ada vaksin ini yang harus dijaga salah satunya dengan kesadaran (masyarakat)," kata dia dalam diskusi secara daring, Selasa (26/5).

Menurut dia, dalam menekan penyebaran virus corona, harus dibarengi kesadaran masyarakat untuk menjaga diri terlepas dari BUMN memproduksi alat kesehatan seperti PCR untuk deteksi virus tersebut. PT Bio Farma (Persero) menjadi BUMN yang tengah memproduksi PCR test kit sebanyak 50 ribu per minggu.

Erick juga angkat bicara mengenai suratnya kepada direktur utama BUMN beberapa waktu lalu, yang menimbulkan polemik karena lampiran yang disertakan menyebut 25 Mei 2020 pegawai BUMN usia di bawah 45 tahun masuk kantor.

Menteri BUMN Erick Thohir meninjau RS Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran. Foto: Dok. Kementerian BUMN

Menurut Erick Thohir, skenario itu dibuat untuk mengantisipasi jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hingga saat ini, antisipasi yang dilampirkan Erick belum dijalankan sebab masih menunggu pemerintah pusat resmi menerapkan skenario the new normal dan pemerintah daerah melonggarkan status PSBB.

"BUMN kan ada di seluruh Indonesia, kan enggak mungkin kita setelah pelonggaran PSBB, baru bikin protokol. Itu salah. Jadi kita bikin lebih dahulu. Protokol COVID-19 ini di masing-masing BUMN berbeda karena ada bisnis logistik seperti airport dan pelabuhan. Ini beda dengan BUMN yang bisnisnya misalnya di pertambangan, pasti beda. Inilah kenapa kita mesti mapping dari awal," katanya.