PSBB Ketat Bikin Ancaman Resesi Makin Nyata

Foto udara Bunderan Hotel Indonesia saat diberlakukan PSBB di Jakarta, Sabtu (2/5/2020). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menarik rem darurat dan menerapkan PSBB total dinilai akan membuat ancaman resesi semakin nyata. Apalagi, kontribusi DKI Jakarta ke perekonomian nasional juga cukup besar, yakni mencapai 16 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI, Eric Sugandi, mengatakan bahwa PSBB total ini perlu dilakukan agar wabah virus corona bisa terkendali. Namun memang, dampak PSBB total DKI akan berdampak ke perlambatan aktivitas ekonomi secara nasional.

“DKI Jakarta kontribusinya sekitar 16 persen dari GDP Indonesia. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi di Jakarta terkontraksi, maka dampaknya negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Eric kepada kumparan, Kamis (10/9).

Dia memperkirakan, perekonomian nasional tahun ini akan minus 2,2 persen. Sehingga resesi tak bisa lagi dihindari di Indonesia.

Infografik dalam Bayang-Bayang Resesi. Foto: Hod Susanto/kumparan

Menurut Eric, semakin banyak masyarakat yang sakit atau meninggal akibat COVID-19 juga berdampak pada PDB. Apalagi jika korban meninggal akibat COVID-19 masih di usia produktif.

“Sehingga apa yang perlu dilakukan pemerintah? Kebijakan pemerintah sudah ada di PEN, tinggal bagaimana mempercepat penyalurannya. Jika ada dananya, Pemda DKI perlu berikan BLT untuk rumah tangga miskin dan bantuan dana untuk UMKM,” jelasnya.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menjelaskan PSBB total akan mempengaruhi perekonomian domestik. Apalagi Jakarta pun memiliki andil yang besar terhadap PDB nasional.

“Sedikit banyak apabila PSBB Jakarta dilakukan dan ternyata pertumbuhan ekonomi nasional negatif maka pasti ada kontribusinya. Namun resesi bukanlah masalah utama dari penerapan atau tidak diterapkan PSBB,” kata Riefky.

Menurut dia, resesi bisa terjadi bukan hanya semata karena diterapkannya PSBB total. Namun ada faktor lainnya yang paling berpengaruh, utamanya kesehatan.

“Resesi ada banyak faktor lain yang berpengaruh, terutama penanganan pandemi dan aspek kesehatan selama kuartal ketiga ini yang relatif buruk,” tuturnya.

Ilustrasi resesi ekonomi. Foto: Pixabay

Riefky berharap, jika PSBB total dilaksanakan oleh Pemprov DKI, maka pemerintah pusat perlu proaktif menjaga daya beli masyarakat. Mengingat selama masa PSBB, aktivitas ekonomi akan melambat dan terjadi penurunan pendapat pada masyarakat, khususnya di sektor informal.

“Tidak mungkin pemerintah menutup aktivitas ekonomi dan meminta warga untuk tinggal dirumah tanpa memberikan kompensasi yang adil. Di sinilah peran jaring pengaman sosial jadi makin krusial, agar dampak negatif dari PSBB ini bisa dikendalikan,” kata dia.

Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, menegaskan bahwa tanpa PSBB total pun Indonesia akan mengalami resesi. Namun dia berharap, adanya pengetatan PSBB ini bisa mengendalikan wabah COVID-19.

“Tanpa pengetatan PSBB, resesi sudah diyakini akan terjadi. Apalagi dengan PSBB diperketat, meskipun hanya di wilayah DKI,” kata Piter.

Tahun ini, dia memproyeksi ekonomi RI akan minus 3 persen. Dengan adanya pengetatan PSBB di DKI Jakarta, maka kontraksi ekonomi diperkirakan semakin melebar, melebihi minus 3 persen di tahun ini.

“Tanpa pengetatan PSBB saya perkirakan minus 3 persen, artinya resesi. Dengan pengetatan PSBB pasti naik lagi, di atas 3 persen,” tambahnya.