Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok yang Bikin Jokowi Harus Turun Tangan

Presiden Jokowi (kedua dari kanan) berdialog dengan sopir kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pungutan liar atau pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara membuat Presiden Jokowi langsung turun tangan. Jokowi mengetahui pungli tersebut setelah menerima keluhan dari para sopir kontainer di pelabuhan tersebut.

Jokowi langsung bergerak memerintahkan aparat menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi, peristiwa itu sudah merugikan banyak pihak.

Berikut ini selengkapnya informasi mengenai pungli di Pelabuhan Tanjung Priok:

Jokowi Telepon Kapolri, Perintahkan Pungli di Tanjung Priok Diselesaikan

Presiden Jokowi menerima keluhan para sopir kontainer di Pelabuhan Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, usai meninjau vaksinasi massal, Kamis (10/6) pagi.

Di depan sopir kontainer, Jokowi mengaku mendapatkan keluhan dari media sosial urusan bongkar muat, hingga maraknya pungli kepada sopir, terutama saat jalanan macet.

Dalam dialog, salah satu sopir mengakui marak pungutan liar dan pemalakan, terutama terjadi saat macet akibat pembangunan pelabuhan. Atas keluhan tersebut, Jokowi tiba-tiba meminta ajudan menghubungkan telepon dengan Kapolri Listyo Sigit

"Pak Kapolri, selamat pagi, ini saya di Tanjung Priok ada keluhan banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar pungli di Fortune, di NPCT1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," kata Jokowi.

"Yang kedua juga kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman ini tolong bisa diselesaikan, itu saja," imbuhnya.

Mendengar permintaan Jokowi tersebut, Kapolri Listyo Sigit berjanji akan segera diselesaikan. “Siap laksanakan bapak. Ini kami masih bersama Panglima TNI, " kata Kapolri Listyo Sigit.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau vaksinasi corona di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (10/6). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Polisi Mulai Ringkus Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Polda Metro Jaya bergerak cepat melaksanakan perintah Presiden Jokowi agar praktik pungli di Pelabuhan Tanjung Priok segera diberantas. Hasilnya, hingga Jumat (11/6), sebanyak 49 pelaku pungli berhasil diringkus.

"Yang kami amankan sekarang ada 49 orang dengan perannya masing-masing, dengan kelompok masing-masing di pos masing-masing di dua PT, baik PT DKM dan juga PT GFC yang diamankan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dalam jumpa pers di Polres Jakarta Utara, Jumat (11/6).

Polres Jakarta Utara sendiri telah mengamankan 42 orang yang ditangkap dari berbagai polsek di Jakarta Utara. Seperti Polsek Cilincing dan Polsek Tanjung Priok yang masing-masing mengamankan 6 dan 8 orang pelaku pungli. Sementara Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan 7 orang.

Yusri juga membeberkan modus pungli yang dilakukan para pelaku. Mereka yang merupakan karyawan tersebut bertugas di pos masing-masing, mulai dari pintu masuk mendekati Pelabuhan Tanjung Priok sampai saat mengangkat barang atau kontainer tersebut ke dalam kapal.

Ramai Pungli di Tanjung Priok, Ekonom Minta Pelaku Dipidana Berat

Lembaga penegak hukum disarankan menerapkan pidana dengan hukuman yang berat terhadap pelaku pungli di Pelabuhan Tanjung Priok agar dapat menimbulkan efek jera.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, pungli di pelabuhan menjadi salah satu penyebab ekonomi berbiaya tinggi yang menekan daya saing produk Indonesia.

“Pelaku pungli sekecil apapun dikenakan pidana yang berat sehingga menimbulkan efek jera,” kata Bhima seperti dikutip dari Antara, Sabtu (12/6).

Pungli membuat biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha menjadi meningkat. Akibatnya, tingginya biaya itu dikonversi menjadi harga jual barang yang lebih tinggi ke masyarakat. Pada akhirnya masyarakat juga dirugikan karena adanya pungli.

Di skala internasional, ujar Bhima, pungli membuat produk Indonesia kalah bersaing dengan produk negara lain. Sebagai gambaran, biaya logistik di Indonesia masih tinggi dibanding negara-negara ASEAN, yakni 23,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Bukan Cuma Pungli, Ada Banyak Masalah Kusut di Pelabuhan Tanjung Priok

Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menilai masalah pungutan liar (pungli) dan premanisme di pelabuhan pelabuhan Tanjung Priok hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Ketua Forkami James Talakua mengatakan, organisasinya sangat mendukung Presiden Joko Widodo yang turun ke lapangan dan menginstruksikan Kapolri untuk bertindak memberantas pungutan liar dan premanisme di sektor kepelabuhan.

Menurut dia, pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan angkutan laut seharusnya malu saat presiden turun ke lapangan karena suatu persoalan.

Oleh karena itu, menurutnya presiden atau menteri harus berani mengganti pejabat yang tidak bisa perform dan bekerja sesuai harapan dan amanah yang diberikan dan diganti dengan orang-orang yang tepat dan memiliki kemampuan bekerja yang luar biasa untuk membantu mewujudkan visi Indonesia.

James menyarankan Presiden agar tidak tanggung-tanggung untuk membereskan persoalan kusut pelabuhan di seluruh Indonesia untuk mendukung dan menggairahkan kembali program Tol Laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia yang kini mulai tenggelam.

****

Saksikan video menarik di bawah ini: