Punya Utang Rp 89 Triliun, Waskita Tagih ke Pemerintah hingga Rencana Ajukan PMN

Salah satu bagian proyek tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar di Jawa Timur, yang digarap Waskita Karya. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (Persero) yang baru, Destiawan Soewardjono, mengungkapkan perusahaan memiliki total utang Rp 89 triliun tahun ini.

Merujuk ke Laporan Keuangan Tahunan 2019, pendapatan induk usaha turun 35,66 persen pada akhir 2019 menjadi hanya Rp 31,38 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 48,78 triliun. Turunnya pendapatan ini juga berpengaruh pada laba bersih perusahaan yang terjun bebas 76,32 persen atau menjadi hanya Rp 938,14 miliar.

Untuk melunasi utang-utang ini, perusahaan pun melakukan berbagai cara. Pertama, Waskita menagih utang pemerintah senilai Rp 6,63 triliun yang belum dibayar. Rencananya, utang tersebut cair tahun ini.

Rinciannya adalah outstanding pokok dana talangan tanah jalan tol yang digarap perusahaan senilai Rp 3,71 triliun. Cost of fund atau biaya-biaya yang muncul seperti selisih bunga dari pendanaan yang dipinjam perusahaan demi menalangi proyek pengadaan tanah jalan tol atas arahan pemerintah senilai Rp 1 triliun. Lalu, menagih utang pembangunan Light Rail Transit Sumatera Selatan melalui Kementerian Perhubungan Rp 1,92 triliun.

"Terkait dengan cash Waskita yang defisit, memang saat ini kondisinya seperti itu. Tapi kami meningkatkan proses penagihan piutang dan menjadikan tagihan bruto usaha jadi piutang bahkan dilanjutkan dengan pencairan sehingga ini akan bantu kas operasi kami," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7).

Gedung kantor Waskita Karya. Foto: Dok. BUMN

Untuk tagihan bruto, kata dia, mencapai Rp 23,5 triliun dan piutang lainnya Rp 8 triliun.

Terkait pembayaran dana pinjaman pengadaan tanah yang ditalangi perusahaan, Waskita menuturkan bahwa tanah aset yang tidak bisa terbang, sehingga dia berharap pembayarannya oleh pemerintah tidak perlu tunggu data terverifikasi komplit.

Katanya, kalau sudah masuk proses verifikasi dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan, dia berharap perusahaan bisa menerima pembayaran utang 50-70 persen sehingga ketika data komplit, sisanya bisa langsung dibayarkan pemerintah.

"(Jika cair cepat) ini sangat membantu cash flow kami dalam proses pengadaan tanah," ujarnya.

Jual 4 Jalan Tol dan Ajukan PMN

Cara kedua, Waskita Karya berencana menjual jalan tol yang telah dibangun anak usaha mereka, PT Waskita Toll Road. Ada empat jalan tol yang akan dijual yakni Tol Kanci-Pejagan, dan Tol Pejagan-Pemalang. Sedangkan satu lagi, Tol Cibitung-Tanjung Priok yang akan dijual dengan mengurangi kepemilikan saham dari mayoritas menjadi minoritas.

Destiawan mengatakan, penjualan tol tersebut untuk mengembalikan biaya investasi yang 70 persennya berasal dari utang. Apalagi, Waskita Toll Road masih mencatatkan kerugian keuangan sehingga induk usaha harus terus menyuntik dana ke sana. Ini juga yang membuat keuangan Waskita terpuruk.

"Jadi kalau divestasi (dijual), ini akan mengembalikan total utang sebab 70 persen pengadaan investasi tol ini didanai pinjaman. Khusus (ruas-ruas tol Waskita Toll Road) yang sudah beroperasi, kami harus injek karena masih defisit. Di situlah kerugian yang kami alami. Kami harapkan bisa terlaksana di tahun ini (penjualan 4 tol) sehingga bisa bantu mengembalikan ekuitas yang turun," katanya.

Ketiga, cara yang akan dilakukan adalah pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Kementerian Keuangan. Perusahaan berencana meminta modal dari kantong negara untuk bisa memutarkan uang menjalankan perusahaan agar utang bisa terbayar.

Maklum saja, di tengah pandemi ini, Waskita menjadi salah satu BUMN Karya yang tak mendapatkan kucuran PMN. Dalam data Kementerian BUMN, ada empat BUMN yang mendapatkan PMN 2020 yakni PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Rp 1,5 triliun, PT BPUI (Persero) Rp 6 triliun, dan PT ITDC (Persero) Rp 500 miliar.

"Kami menginginkan itu pak, kami ajukan untuk penerimaan PMN. Saat ini menurut saya Waskita perlu suntikan itu dan kami minta Kementerian BUMN untuk bantu ajukan PMN," ujarnya kepada anggota DPR.