PUPR Dapat Anggaran Rp 125 T di 2023, Termasuk untuk IKN Rp 20,8 T

Desain final IKN Nusantara. Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara tahun depan masuk ke dalam total pagu yang diterima Kementerian PUPR.

Adapun anggaran yang diterima PUPR untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 125,2 triliun. Besaran dana yang diterima PUPR tersebut, hanya sedikit lebih kecil dari Kementerian Pertahanan yang mendapatkan sebesar Rp 131 triliun.

Basuki kemudian menyebut bahwa ada alokasi dana untuk pembangunan IKN Nusantara di dalam anggaran PUPR tahun depan. "Untuk tahun 2023, pagu PU itu sudah termasuk IKN yang sebesar Rp 20,8 triliun," ujar Basuki dalam konferensi pers menteri-menteri terkait RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan, Selasa (16/8).

Basuki menjelaskan, total dana yang dibutuhkan untuk prasarana dasar di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN adalah Rp 43 triliun. Ini merupakan besaran dana yang bakal dipenuhi secara tahun jamak dari 2022 hingga 2024.

"Tahun 2022 dibutuhkan sekitar, karena jalan cuma 5 bulan itu Rp 5,4 triliun. Nanti di 2023 itu Rp 20,8 triliun, nanti sisanya 2024," sambung Basuki.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa dana untuk IKN memang disatukan ke dalam anggaran Kementerian PUPR. Anggaran ini merupakan alokasi untuk prasarana dasar, komplek istana hingga perkantoran.

Di samping itu, pagu kementerian lainnya yang nanti juga ikut masuk dalam alokasi IKN adalah Kementerian Perhubungan, Polri, BKPM, hingga KLHK, sehingga total pagu IKN nantinya adalah Rp 23 triliun.

"Alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang kita susun di mana 20 persen kita harapkan dapat diatasi oleh APBN, dan sisanya partisipasi dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri," pungkas Suharso.