PUPR Jawab Kritik Capres Anies yang Sebut IKN Tak Selesaikan Masalah Jakarta

Titik Nol Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (5/7). Foto: Alfadillah/kumparan

Kementerian PUPR menjawab kritik Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, soal mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pada debat Capres perdana Selasa malam kemarin, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembangunan IKN Nusantara tidak akan menyelesaikan masalah di Jakarta.

Merespons itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan pihaknya di Kementerian PUPR hanya fokus mengerjakan apa yang telah diminta Presiden Jokowi.

"PUPR tugasnya kerja, suruh kerjakan apa ya kita kerjakan. Kan kita tugasnya menyiapkan infrastruktur dasar. Kalau mau pindah kapan, besok, lusa, atau dua hari kemudian, yang penting kalau PU ditarget selesai tahun depan, ya kita selesaikan," kata Zainal saat ditemui di Kantor PUPR, Rabu (13/12).

Dia menegaskan, membangun IKN Nusantara bukan berarti serta merta menelantarkan Jakarta. Seperti kota-kota lainnya, pemerintah tetap akan melakukan pembangunan untuk percepat pelayanan publik.

"Buktinya kemarin saja pak Presiden meresmikan (Stasiun) Pompa Sentiong (Ancol, Jakarta Utara). Kalau kita kita terbalik 'ngapain saya urus' kan gitu, tapi faktanya Sentiong kita urus," tegasnya.

Pemerintah telah membuat peraturan mengikat di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam Pasal 24 ayat 3, mengatur bahwa persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN Nusantara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak UU tersebut berlaku, yakni sejak 15 Februari 2022.

Merujuk pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan tahap 3 IKN Nusantara ditargetkan mulai tahun 2030 dan selesai 2034. Artinya, pembangunan IKN Nusantara ini akan tetap menjadi program prioritas nasional hingga tahun 2034.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti debat perdana Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

"Saya enggak mau berandai-andai. Kita mengerjakan tugas sekarang 80 paket harus deliver," pungkas Zainal saat disinggung bila ada kemungkinan prioritas pemerintah setelah era Jokowi akan bergeser dari pembangunan IKN Nusantara.

Sebelumnya Anies Baswedan mengkritik pembangunan IKN, menyebut pemindahan Ibu Kota tak menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta. Jika Jakarta memiliki persoalan, seharusnya diselesaikan, bukan ditinggalkan dan pindah ke ibu kota baru.

"Jadi ada masalah jangan ditinggal, selesaikan, ketika Jakarta menghadapi masalah, lingkungan hidup, lalu lintas kepadatan, ini harus diselesaikan," kata Anies dalam debat capres di KPU RI, Selasa (12/12).

Menurut Anies, dibandingkan membangun IKN, banyak masalah penting lainnya yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Ia menilai di Kalimantan masih banyak bangunan sekolah rusak hingga transportasi umum belum memadai.

"Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di Kalimantan bangunan sekolah banyak yang rusak, kereta api, tol antar kota itu urgent yang rasakan uang itu rakyat," ucap Anies.

"Yang kita kerjakan hanya membangun tempat aparat sipil," tambah dia.